Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Kompas.com - 14/05/2021, 10:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta angkat bicara soal kontak tembak antara gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan dua orang anggota KKB pada Kamis (13/5/2021) di Kabupaten Puncak, Papua.

Menurutnya, jika benar yang dilumpuhkan dalam baku tembak kemarin adalah anggota KKB, maka hal tersebut sudah benar dilakukan oleh TNI.

"Kalau yang diburu dan berhasil dilumpuhkan atau ditangkap adalah KKB, itu bagus," kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/5/2021).

Menurutnya, hal ini semakin menumbuhkan harapan penumpasan KKB dapat segera diselesaikan.

Baca juga: Saat Kopassus Terlibat Kontak Senjata di Papua yang Berujung Tewasnya 2 KKB

Ia berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan atau menghentikan adanya KKB di Papua. Hal tersebut sangat diperlukan agar pemerintah dapat serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua.

"Kita berharap KKB ini bisa segera diselesaikan dan pemerintah lebih fokus dan lebih serius menangani Papua dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Papua," ujarnya.

Politikus PKS ini menilai, jika pemerintah telah berhasil menyelesaikan KKB, maka ada pekerjaan rumah lainnya yang harus dikerjakan yaitu serius membangun Papua dan sumber daya manusianya.

Ia juga mengingatkan, agar dapat menyelesaikan persoalan di Papua, pemerintah harus berhasil memenangkan hati rakyat Papua.

"Soal Papua ini hanya bisa diselesaikan dengan memenangkan hati dan pikiran rakyat di sana," nilai dia.

Baca juga: Dua Anggota KKB Tewas dalam Baku Tembak dengan Kopassus

Lebih lanjut, Sukamta juga mengingatkan bahwa menurunkan pasukan elit untuk menumpas KKB haruslah sudah dalam koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sebab, ia menekankan bahwa dalam Undang-undang (UU) Terorisme, penumpasan kelompok yang disebut teroris harus berdasarkan koordinasi dengan polisi.

Hal ini mengingat pemerintah telah menyatakan bahwa KKB merupakan termasuk kelompok teroris.

"Mereka (TNI) tetap dalam koordinasi Polisi. Setahu saya, tentara tetap di bawah koordinasi polisi, dalam penanganan itu," ucapnya.

Sebelumnya, pada Kamis sekitar pukul 07.30 WIB, terjadi kontak senjata di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Baca juga: Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Kontak senjata itu terjadi antara pasukan gabungan TNI dan KKB. Pasukan gabungan TNI yang terlibat itu berasal dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dan Batalion Infanteri (Yonif) 500/R.

"Pasukan yang kontak tembak adalah gabungan TNI (Kopassus, Kostrad, dan Yonif 500/R)," tulis Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ignatius Yogo Triyono, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis malam.

Mayjen Yugo menuturkan, dalam kontak senjata tersebut menewaskan dua anggota KKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com