Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/05/2021, 08:00 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan hasil laporan survei terkait tingkat kesediaan masyarakat Indonesia dalam mengikuti program vaksinasi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengungkapkan, persentase keraguan masyarakat untuk mendapatkan vaksin turun.

Menurut data yang dia dapat, sebanyak 80,8 persen masyarakat di Indonesia bersedia untuk menerima vaksin Covid-19.

"Keraguan masyarakat untuk mendapatkan vaksin telah menurun dari 28,6 persen menjadi 19,2 persen selama periode Januari-Maret 2021 ini. Hal ini menunjukkan bahwa program kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin ini berjalan dengan baik," kata Oscar, Kamis (13/5/2021), dikutip dari Kompas.tv.

Baca juga: 3 Vaksin Covid-19 di Indonesia, Perbedaan Vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Sinopharm

Hasil survei ini menunjukkan kabar yang menggembirakan, mengingat dengan banyaknya masyarakat yang mau menerima vaksin maka semakin tinggi motivasi untuk bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19.

Survei yang memaparkan tingkat kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan tingkat kesediaan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi Covid-19 ini dijalankan oleh University of Maryland dengan kemitraan bersama Facebook.

Selain melibatkan responden dari Indonesia, Oscar menyebut, orang-orang dari 200 negara dan negara bagian juga turut berpartisipasi dalam survei yang dilakukan di luar platform Facebook ini.

Baca juga: Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik untuk Facebook di Indonesia Ruben Hattari menuturkan survei tersebut melibatkan 178.988 responden dalam periode 10 Januari 31 Maret 2021.

Survei itu mengukur tingkat keraguan vaksin Covid-19 yang dilaporkan sendiri, alasan keraguan, sumber informasi tepercaya, dan perilaku utama seperti pemakaian masker dan jarak sosial di Tanah Air.

Adapun pengumpulan data pada survei ini mengedepankan dan menjaga privasi semua responden.

"Survei ini dilakukan dengan mengedepankan privasi koresponden dan merupakan salah satu survei yang kami lakukan untuk membantu upaya penanggulangan Covid-19," ujar Ruben.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Kompas TV
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com