Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kompas.com - 12/05/2021, 18:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tak hanya dengan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina.

Secara khusus, Anton meminta pemerintah mendorong terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Baca juga: Kecaman Indonesia terhadap Konflik Israel dan Palestina yang Memanas

"Pemerintah Indonesia harus mendorong diselenggarakannya KTT Luar Biasa OKI (Extra Ordinary Summit). Hal ini pernah dilakukan negara-negara Islam Anggota pada 2017 di Istanbul sebagai bentuk protes atas sikap Presiden Amerika Serikat waktu itu, Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Amerika ke Yerusalem," kata Anton dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Menlu Negara-negara Arab Kutuk Keras Tindakan Israel terhadap Warga Palestina

Menurut dia, langkah suportif Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar tentu sangat dinantikan oleh dunia muslim internasional.

Anton berpendapat, Indonesia bisa memanfaatkan posisi sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020-2022.

"Mari berikan dukungan nyata kepada rakyat Palestina. Indonesia harus bisa mengajak seluruh negara di dunia melalui Dewan HAM PBB mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Israel yang jelas-jelas melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM kepada rakyat Palestina,’’ harap dia.

Selain itu, dia meminta pemerintah melakukan lobi strategis kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan warga sipil yang menjadi korban kekerasan militer Israel.

Ia pun mengingatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OKI adalah pembebasan Palestina dari pendudukan ilegal Israel.

"Jangan pernah lelah mengupayakan bantuan terbaik untuk warga Palestina. Konsolidasikan seluruh anggota OKI untuk melakukan Extra Ordinary Summit demi menyatukan langkah konkret menghentikan kekejaman kemanusiaan oleh Israel," ucapnya.

"Mainkan peranan kunci sebagai penggerak OKI yang selama ini terpecah belah karena kepentingan nasional masing-masing anggotanya," sambung dia.

Di sisi lain, ia juga menilai tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

Anton menyebut tindakan tersebut telah melukai kemanusiaan secara universal. Untuk itu, dirinya mengecam keras seluruh tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap Palestina.

"Ini melukai kemanusiaan kita. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu universal, bukan hanya milik umat Islam. Mereka keterlaluan, kami sangat mengecam keras," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketegangan di Yerusalem semakin memanas pasca-terjadinya kerusuhan pada Jumat (7/5/2021) malam di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina.

Kerusuhan bermula dari pengerahan Polisi Israel untuk membubarkan warga Palestina yang tengah melaksanakan ibadah tarawih di Masjid Al Aqsa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com