Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat menyatakan bahwa dirinya merupakan kader PDI-Perjuangan.

Hal itu ia katakan dalam acara Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk, Jawa Timur.

Diberitakan pada Senin (10/5/2021) pagi, Novi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi lelang jabatan.

"Saya menyampaikan secara resmi dan secara yang sebenarnya bahwa saya ini kader PDI-Perjuangan," kata Novi dalam tayangan MaduTV Network Jawa Timur, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

"Saya bukan kader partai lain," ucap dia.

Bahkan, dalam kesempatan tersebut, ia tegas menyampaikan bahwa dirinya siap membangun Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama dengan melibatkan rekan Struktural PDI-P.

"Saya nyatakan dalam konferensi tadi bahwa saya adalah PDI-Perjuangan" tegas Novi.

"Jiwa raga saya PDI-Perjuangan, dan saya kader partai yang akan membangun nganjuk bersama teman-teman PDI lainnya," ucap dia.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur.

Adapun KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat hingga saat ini, Senin (10/5/2021).

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK akan menentukan status Bupati nganjuk dalam waktu 1x24 jam.

"Tim penyelidik akan segera menentukan sikap dalam waktu 1 X 24 jam terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ucap Ali kepada Kompas.com, Senin

"Informasi perkembangan selanjutnya akan segera kami sampaikan," kata dia.

Ali mengatakan, kegiatan tangkap terhadap Bupati Nganjuk, merupakan kerja sama antara KPK dengan Bareskrim Polri.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Bupati Nganjuk ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi lelang jabatan.