Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Kompas.com - 07/05/2021, 23:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Ma'ruf Asli Bhakti mengungkapkan alasan mengapa partainya baru akan mendeklarasikan diri pada 1 Juni 2021.

Padahal, diakuinya, partai ini sudah mendapatkan pengesahan sebagai partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Desember 2020.

"Mungkin semua akan bertanya mengapa kami baru deklarasi pada 1 Juni. Alasannya pertama adalah, tanggal itu merupakan momentum hari ideologis yaitu Hari Lahirnya Pancasila," kata Ma'ruf dalam konferensi pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Selain itu, partainya memutuskan tak langsung mendeklarasikan diri setelah mendapatkan pengesahan Kemenkumham karena masih melengkapi struktur kepartaian.

Ia mengatakan, Prima akan memastikan bahwa struktur dalam partai sudah lengkap dan mengumumkan siapa saja pengurus dan tokoh partai pada deklarasi 1 Juni.

"Ada beberapa pertimbangan, termasuk terkait kesiapan struktur. Berdasarkan hasil evaluasi dan hasil data yang dimiliki, memang struktur kita sudah memadahi untuk melakukan deklarasi secara penuh pada 1 Juni," ujarnya.

Ma'ruf juga mengungkapkan jargon partai yaitu Smart, Fresh, Fearless, Hope dengan tagline Partainya Rakyat Biasa.

Menurut dia, tagline tersebut telah menegaskan bahwa partai ini merupakan partai anti oligarki.

Selain itu, Prima juga menegaskan diri membawa napas sebagai partai kerakyatan, kebangsaan, dan keumatan.

"Mungkin bisa diketahui bahwa tiga hal ini menjadi napas bagi Prima untuk memperjuangkan, memenangkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dalam konteks mengamalkan Pancasila," tuturnya.

Ma'ruf juga menegaskan bahwa partainya akan berpihak pada isu-isu kesejahteraan rakyat. Hal itu, menurutnya menjadi semangat perjuangan Prima hadir di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Prima Rudi Hartono menambahkan, struktur partai PRIMA sudah ada di 34 provinsi, 387 kabupaten/kota, dan 3.700 kecamatan di seluruh Indonesia.

"Jadi untuk kesiapan struktur sudah selesai dan kami sekarang bekerja untuk mengumpulkan KTP dan kartu anggota yang merupakan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu 2024," jelas Rudi.

Baca juga: Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa saat ini Partai Prima tengah fokus mengikuti verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat berjuang sebagai peserta Pemilu 2024.

Hadirnya Partai Prima menambah daftar partai politik baru di Indonesia.

Setidaknya, belum lepas dalam ingatan ketika Partai Ummat besutan politikus senior Amien Rais mendeklarasikan diri pada 29 April 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com