Menkominfo Temui Kapolri, Bahas Pembangunan Infrastruktur TI di Wilayah 3T

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Johnny menyatakan, ia membahas soal rencana pemerintah membangun infrastruktur teknologi informasi di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) di Indonesia.

"Kominfo berharap dukungan personel yang kuat dari Polri yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air jadi modal kuat kolaborasi pembangunan TIK untuk kepentingan masyarakat Indonesia," kata Johnny dalam konferensi di Mabes Polri.

Baca juga: Kejar Target Inklusi Keuangan, OJK Fokus ke Wilayah 3T

Menurut dia, infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan kebutuhan seluruh warga negara. Karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan turut jadi fokus pemerintah.

"Kita tidak bisa menghindari kebutuhan infrastruktur TIK makin tinggi dan makin diperlukan masyarakat, tidak hanya di wilayah urban tapi secara khusus juga di wilayah kampung, desa, rural," tutur Johnny.

Johnny berharap dengan dukungan Polri, pemerintah dapat menyelesaikan target pembangunan infrastruktur teknologi informasi di puluhan ribu desa pada 2022. Dengan demikian, seluruh wilayah tanah air hingga pelosok bisa merasakan kehadiran sinyal 4G.

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengatakan kebutuhan akan teknologi informasi menjadi keniscayaan di era saat ini. Akses terhadap teknologi informasi yang layak makin terasa sejak pandemi melanda dunia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Volume Data Melonjak Drastis, Perusahaan Perlu Siapkan Infrastruktur IT yang Memadai

"Kebutuhan masyarakat untuk menyesuaikan dari yang biasa offline jadi online, jadi satu kebutuhan yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi baik pendidikan, ekonomi, kesehatan dan hal lain yang mau tidak mau perlu penyesuaian," kata Sigit.

Karena itu, Polri siap mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Dengan demikian, tidak ada kesenjangan akses bagi tiap warga negara.

"Prinsipnya demikian juga dengan hal-hal penegakan aturan di ruang siber yang harus kita jaga bersama sebagai bagian dari upaya kita untuk tetap menjaga negara kita tercinta," ujarnya.