Kompas.com - 15/04/2021, 11:49 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah menjadi role model dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19.

Para kepala daerah harus memberi contoh penegakan protokol kesehatan agar ditiru oleh masyarakat sehingga Covid-19 pun bisa berkurang.

"Saya minta kepemimpinan, leadership (kepala daerah), menjadi role model, tokoh yang bisa ditiru masyarakat dalam berbagai hal, termasuk masalah Covid-19," kata Tito dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, Rabu (14/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Tito mengatakan, kepemimpinan kepala daerah dalam menghentikan penyebaran Covid-19 sangat dibutuhkan.

Para kepala daerah, kata dia, harus menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. Mereka tidak boleh menciptakan kontroversi, melanggar peraturan, hingga dicibir masyarakat.

Hal tersebut malah akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pimpinan daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Beberapa kasus kita lihat (oknum) kepala daerah, di-bully karena kumpul ramai tanpa masker, dan itu ada sanksi bisa mengandung dan membawa masalah hukum,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Tito juga berpesan agar kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat menjaga marwah dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat memberi sanksi hukum atau sanksi sosial.

Selain itu, Tito menyayangkan apabila terdapat kepala daerah yang dicopot dari jabatannya karena pelanggaran hukum.

"Jadi kepala daerah harus jadi role model untuk semua hal. Hindari betul hal-hal yang mungkin bisa menjadi masalah, karena hal-hal yang tercela terutama yang menyangkut masalah asusila itu bisa mengandung sanksi, salah satu sanksinya adalah pemberhentian,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.