Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 15/04/2021, 11:49 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah menjadi role model dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19.

Para kepala daerah harus memberi contoh penegakan protokol kesehatan agar ditiru oleh masyarakat sehingga Covid-19 pun bisa berkurang.

"Saya minta kepemimpinan, leadership (kepala daerah), menjadi role model, tokoh yang bisa ditiru masyarakat dalam berbagai hal, termasuk masalah Covid-19," kata Tito dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, Rabu (14/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Tito mengatakan, kepemimpinan kepala daerah dalam menghentikan penyebaran Covid-19 sangat dibutuhkan.

Para kepala daerah, kata dia, harus menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. Mereka tidak boleh menciptakan kontroversi, melanggar peraturan, hingga dicibir masyarakat.

Hal tersebut malah akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pimpinan daerah.

"Beberapa kasus kita lihat (oknum) kepala daerah, di-bully karena kumpul ramai tanpa masker, dan itu ada sanksi bisa mengandung dan membawa masalah hukum,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Tito juga berpesan agar kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat menjaga marwah dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat memberi sanksi hukum atau sanksi sosial.

Selain itu, Tito menyayangkan apabila terdapat kepala daerah yang dicopot dari jabatannya karena pelanggaran hukum.

"Jadi kepala daerah harus jadi role model untuk semua hal. Hindari betul hal-hal yang mungkin bisa menjadi masalah, karena hal-hal yang tercela terutama yang menyangkut masalah asusila itu bisa mengandung sanksi, salah satu sanksinya adalah pemberhentian,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X