PPATK Tegaskan Modus Pencucian Uang Lewat Bitcoin Bisa Dilacak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) angkat bicara soal dugaan terjadinya modus pencucian uang melalui Bitcoin yang dilakukan oleh tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengakui, modus pencucian uang melalui Bitcoin sudah ada di Indonesia sejak 2015. Namun, bukan berarti modus serupa tak bisa dilacak.

Ia mengatakan, ada teknologi khusus yang digunakan untuk melacak modus tersebut bernama Distributed Ledger Technology (DLT).

"Modus ini dapat dilacak, dikarenakan teknologi yang digunakan oleh aset kripto dikenal dengan DLT," kata Dian kepada Kompas.com, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU

Ia menjelaskan bagaimana teknologi DLT bekerja untuk melacak modus pencucian uang melalui aset kripto atau Bitcoin.

Pertama, teknologi ini mampu mencatat semua transaksi keuangan baik yang nyata maupun yang telah disamarkan dengan fasilitas teknologi tertentu.

Seluruh transaksi itu, kata dia, tercatat dalam blockchain atau buku besar yang terdapat dalam internet.

"Sehingga pada dasarnya, seluruh transaksi baik yang nyata maupun yang telah disamarkan tercatat dalam blockchain di internet," ujar dia.

Namun, diakuinya teknologi tersebut tidaklah cukup. Untuk itu, ia pun sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) guna membantu DLT menjalankan tugasnya.

Baca juga: PPATK Sebut Modus Pencucian Uang Lewat Bitcoin Tak Hanya di Kasus Korupsi

Pihaknya akan menyediakan SDM yang memiliki keahlian khusus dan pemahaman tentang transaksi aset kripto.

Pasalnya, ia menilai pemahaman tentang transaksi aset kripto berbeda dengan transaksi keuangan di perbankan.

"Hal yang perlu dan akan dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan seperti PPATK adalah menyediakan sumber daya manusia," ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan regulator yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) jika ada transaksi domestik dalam modus tersebut.

"Bappebti selaku lembaga pengawas dan pengatur dari pedagang aset kripto untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara memadai serta meningkatkan kewajiban pelaporan ke PPATK," kata Dian.

Baca juga: Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin