Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku enggan mencampuri isu reshuffle Kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, reshuffle bukan merupakan ranah Partai Demokrat dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, bukan ranah partai," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

Menurut Herzaky, Partai Demokrat saat ini sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana alam dan pandemi Covid-19.

Hal tersebut, kata dia, sudah sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana seperti di Malang, NTT, NTB serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," ujarnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Selain itu, Herzaky juga menegaskan Demokrat hingga kini tetap berada di luar pemerintahan. Ia pun tak menjawab ketika ditanya soal potensi masuknya Demokrat ke kabinet pemerintahan.

Dia menilai, Partai Demokrat sesuai dengan pernyataan AHY, memilih jalan tetap berada di luar pemerintahan karena bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang.

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi. Demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," tegas Herzaky.

Sebelumnya ramai beredar kabar akan adanya reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam beberapa pekan ke depan.

Hal itu pun disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Wacana reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Baca juga: Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Kendati demikian, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle.