Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Kompas.com - 17/04/2021, 16:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan dukungan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kontroversi vaksin Nusantara.

Erry membantah tudingan yang menyebut dukungannya disponsori oleh BPOM. Erry menyatakan, dukungan itu disampaikan tanpa pengaruh siapapun.

"Saya pikir itu tafsiran yang salah sama sekali, kami tidak meminta izin siapapun," kata Erry dalam acara deklarasi yang berlangsung virtual, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

Erry menuturkan, inisiatif deklarasi itu muncul dari perbincangan dalam grup WhatsApp bernama Gerakan Sejuta Tes Antigen hingga akhirnya dapat mengumpulkan 100 orang yang menyatakan dukungan kepada BPOM.

"Awalnya dari situ, kemudian masing-masing menghubungi temannya masing-masing, berkumpul lah kami 100 orang. Jadi sesederhana itu kepedulian kami sebagai warga yang waras," ujar Erry.

Ia pun menepis anggapan bahwa BPOM telah bermain politik dengan mengumpulkan para tokoh yang menyatakan dukungan kepada BPOM.

"Enggak ada hubungannya, kami tidak minta izin, kami juga tidak diminta oleh siapapun. Ini murni kepedulian kami sebagai warga yang waras," kata dia.

Baca juga: Polemik Vaksin Nusantara, Lebih dari 100 Tokoh Nyatakan Dukung BPOM

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menuding BPOM bermain politik setelah ia mendapat informasi soal akan adanya gerakan dukungan kepada BPOM dari tokoh-tokoh nasional.

"Kita tahu siapa-siapa yang sednag menggerakan sekarangm memakai narahubung tertentu mengumpulkan para tokoh, seolaholah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka dizolimi, kan ini enggak bener ini," kata Melki dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu.

Politikus Partai Golkar tersebut menduga, gerakan dukungan terhadap BPOM disponsori oleh BPOM sendiri sehingga ia menyebut BPOM telah berpolitik.

"Kami tahu siapa yang menggerakan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang Badan POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan Save Badan POM dan Save Kepala Badan POM dan sebagainya," ujar Melki.

Adapun tokoh-tokoh yang meneken dukungan kepada BPOM antara lain Boediono, Azyumardi Azra, Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Wahid, Anita Wahid, Emil Salim, Jajang C Noer, dan Joko Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com