Kompas.com - 17/04/2021, 14:38 WIB
Mengenal Vaksin Nusantara KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoMengenal Vaksin Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio berpendapat, kegaduhan soal vaksin Nusantara semestinya tidak ada jika semua pihak yang terlibat mengacu pada protokol penelitian yang telah disepakati bersama.

Amin menjelaskan, protokol penelitian itu di antaranya memuat tolok ukur yang digunakan bagi asesor terhadap pengembangan vaksin. Namun, ia melihat ada inkonsistensi terhadap protokol penelitian yang telah dibuat.

"Cara kita menilai apakah penelitian ini berjalan baik atau tidak, fair atau tidak, itu mengacu ke situ. Karena saya melihat masih ada beberapa hint inkonsitensi terhadap protokol yang disepakati," kata Amin dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Menurut dia, pangkal polemik vaksin yang menggunakan sel dendritik itu karena ada kekeliruan dalam menafsirkan protokol penelitian yang seharusnya jadi satu-satunya acuan dalam penilaian penelitian.

Amin mengatakan, jika para peneliti, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta badan penilai lain mengacu pada dokumen yang sama, maka tidak akan muncul polemik.

"Sebetulnya kalau kita semua mengacu ke kaidah ilmiah yang sudah disepakati seharusnya tidak ada polemik," ujarnya.

"Mungkin hulunya dari situ. Artinya, ketika kita menyiapkan dokumen awal yang harus dipegang bersama, itu yang harus dijadikan acuan. Kalau kita keliru menafsirkan dan menerapkan dokumen itu, itu yang menjadi permasalahan," tambah Amin.

Pengembangan vaksin Nusantara menimbulkan pro-kontra karena peneliti melanjutkan ke uji klinik fase dua meski belum ada izin dari BPOM.

Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat mengemukakan, vaksin merupakan produk yang sangat kritis karena menyangkut jiwa manusia dalam penggunaannya.

Oleh sebab itu, seluruh proses pengembangan vaksin harus memerhatikan standar yang berlaku agar manusia yang juga menjadi subjek penelitian dapat terlindungi.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

“Tidak hanya untuk melindungi subyek penelitian, standar yang berlaku baik di standar internasional maupun standar di Indonesia harus dipatuhi agar vaksin yang dihasilkan nantinya bermutu dan berdaya saing. Tentunya vaksin tersebut juga memenuhi aspek keamanan, mutu, efektivitas, dan kasiat,” kata Penny.

Terkait dengan pengembangan vaksin Nusantara atau vaksin dendritik, Penny mengatakan, penilaian dari uji klinik fase pertama sudah selesai dilakukan. Dari penilaian tersebut dihasilkan sejumlah catatan yang harus diperbaiki oleh para peneliti sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.

“Hasil dari penilaian Badan POM terkait fase pertama dari uji klinik vaksin dendritik menyatakan belum bisa dilanjutkan ke fase kedua. Ini karena ada temuan dan koreksi dari proses uji klinik. Koreksi tersebut harus diperbaiki dulu kalau ingin maju ke fase kedua,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Nasional
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Nasional
Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

Nasional
Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Nasional
Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Nasional
Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Nasional
Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

Nasional
Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Nasional
40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

Nasional
Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Nasional
Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Nasional
Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.