Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi terkait kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, pada Rabu (14/4/2021).

Mereka diperiksa terkait kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Salah satu saksi yakni Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri, Cabang Makassar Panakukang bernama M Ardi.

"M Ardi dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang milik tersangka NA (Nurdin Abdullah) melalui transaksi perbankan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Untuk menelusuri transaksi keuangan Nurdin Abdullah, KPK juga memeriksa seorang pegawai Bank Sulselbar Makassar bernama Mawardi.

"Kepada yang bersangkutan dilakukan penyitaan berbagai dokumen terkait transaksi perbankan dari tersangka NA (Nurdin Abdullah)," ucap Ali.

KPK juga memeriksa satu orang Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Siti Abdiah Rahman.

Siti didalami pengetahuannya terkait dengan proses penarikan sejumlah uang oleh Agung Sucipto yang diduga untuk diberikan kepada Nurdin Abdullah melalui Edy Rahmat.

Sanksi lainnya yakni pihak swasta bernama Sri Wulandari dan Pegawai Negeri Sipil bernama Sari Pudjiastuti.

"Sri dan Sari didalami pengetahuannya antara lain mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka NA (Nurdin Abdullah) yang merupakan pemberian dari pihak-pihak tertentu yaitu para kontraktor diantaranya dari tersangka AS (Agung Sucipto)," ucap Ali.

Baca juga: KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima Rp 5,4 miliar, dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Kemudian dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta.

Pada Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri diduga menerima uang Rp 1 miliar dan Rp 2,2 miliar.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.