Wapres: 3 Lokasi Sudah Ditetapkan sebagai Kawasan Industri Halal di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini sudah terdapat tiga kawasan industri halal di Indonesia yang sudah bisa digunakan.

Kawasan industri halal di Provinsi Kepulauan Riau adalah yang terakhir diresmikan. 

"Kita bersyukur bahwa sudah ada tiga kawasan industri halal, yang baru saja ditetapkan adalah Bintan Inti Halal Hub," kata Ma'ruf saat memberi keynote speech di acara IDX Channel Sharia Fair 2021 bertajuk “Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia”, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Sebelumnya, kawasan industri halal pertama yang telah ditetapkan adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ma'ruf mengatakan, ini merupakan salah satu upaya pengembangan industri produk halal.

"Melalui upaya ini, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk akan berada dalam satu atap atau one stop service," kata dia.

Saat ini, kata Ma'ruf, ada delapan lokasi yang disiapkan untuk kawasan industri halal. Jumlah itu termasuk tiga kawasan yang sudah bisa digunakan. 

Beberapa lokasi lainnya yang disiapkan antara lain adalah di Kawasan Industri Batamindo seluas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga mendorong pembenahan pencatatan perdagangan produk halal Indonesia berikut pengembangan kodifikasi data industri halal.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Berupaya Perbanyak Kawasan Industri Halal

"Dengan upaya ini diharapkan statistik perdagangan produk halal Indonesia akan tercatat dengan lebih baik," kata dia.

Di samping itu, pengembangan sistem dan proses sertifikasi produk halal dan produk halal ekspor yang mudah, efisien dan efektif juga dilakukan.

Upaya lainnya adalah pengembangan substitusi produk impor dan material non halal, termasuk mendorong keterlibatan lembaga-lembaga riset untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan industri produk halal.