Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Berupaya Perbanyak Kawasan Industri Halal

Kompas.com - 12/03/2021, 10:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu upaya untuk mengembangkan halal value chain dalam ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air adalah dengan pembentukan kawasan industri halal (KIH).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah terus berupaya memperbanyak KIH tersebut.

Pasalnya, pengembangan halal value chain juga dinilainya sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Baca juga: Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

"Pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH," ujar Ma'ruf saat membuka acara peresmian SHAFIEC, Center for Sharia Finance and Digital Economy Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Jumat (12/3/2021).

Menurut Ma'ruf, untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen.

Hal itu pula yang menjadi tujuan pemerintah dalam membentuk beberapa KIH tersebut.

Adapun salah satu kawasan industri halal yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).

Kawasan industri lainnya adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

"Beberapa kebijakan lainnya untuk mendukung halal value chain juga dikembangkan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Antara lain dengan penguatan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah atau halal melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kemudian, didirikannya Bank Syariah Indonesia (BSI) serta membuka partisipasi masyarakat luas secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Di samping itu, tantangan lainnya yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah digitalisasi dan sumber daya manusia (SDM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com