JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyatakan, Komisi X DPR mendukung rencana pemerintah memulai pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli 2021 mendatang.
Namun, Dede memberikan empat catatan soal kegiatan belajar tatap muka, salah satunya soal protokol kesehatan yang harus diterapkan secara ketat.
"Komisi X sepakat, kami mendukung pembukaan tatap muka di bulan Juli dengan catatan prokesnya harus ketat sekali, sekolah harus menginvestasikan prokes, sarprasnya kesehatan dan bisa dibiayai dari BOS (bantuan operasional sekolah)," kata Dede saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas Juli 2021, Berikut Panduan yang Harus Diketahui
Dede mengakui, penerapan protokol kesehatan menjadi tantangan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka nanti mengingat kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan masih rendah.
Oleh karena itu, politikus Partai Demokrat itu meminta agar ada sanksi yang tegas bagi murid-murid yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan belajar tatap muka.
"Jadi, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru. Bagaimana dengan yang tidak mau, ya disanksi dia tidak boleh datang," ujar Dede.
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Akan Dimulai Juli, Ini Sejumlah Masukan untuk Pelaksana
Catatan kedua yang diberikan Dede, vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik di wilayah sekolah harus sudah selesai sebelum dibukanya pembelajaran tatap muka.
Catatan ketiga, pihak sekolah mesti mendata setiap murid untuk mengetahui apakah ada anggota keluarganya yang menderita penyakit komorbid.
"Kalau ada yang memiliki penyakit penyerta, orangtuanya, mungkin neneknya, kakeknya, maka anak itu lebih baik belajar di rumah dulu karena kalau dia pergi ke luar, dia balik dia akan membahayakan bagi orangtua yang ada penyakit penyerta," kata Dede.
Catatan terakhir, pembukaan pembelajaran tatap muka mesti disepakati oleh pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua murid.
Baca juga: Persiapkan Belajar Tatap Muka, Vaksinasi 5,8 Juta Guru Ditargetkan Rampung Juni