Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Konflik Partai Demokrat, Ibas Yakin Pemimpin Negeri Punya Nurani

Kompas.com - 10/03/2021, 09:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan keyakinannya bahwa negara akan hadir untuk meluruskan kasus pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Sebab, menurut Ibas, hal tersebut memang sudah menjadi tugas pemerintah dan negara.

"Saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Andi Mallarangeng Sebut Adu Domba AHY dengan Ibas Merupakan Pengalihan Isu

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menilai, KLB kubu Moeldoko secara gamblang telah mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi.

Namun, ia meyakini, pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.

"Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi," ujarnya.

"Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," kata Ibas.

Oleh karena itu, Ibas berharap kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di Indonesia.

Baca juga: Demokrat: Jangan Adu Domba AHY dan Ibas

Menurut dia, demokrasi yang indah akan pula dijalankan dengan cara-cara yang indah juga dan penuh martabat.

"Bagi kami sih ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap, 'Ayo kita selamatkan demokrasi'," ucap Ibas saat memimpin rapat koordinasi Fraksi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Ibas meyakini, masyarakat dan pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi, dan mana aktivitas bersifat ilegal.

Menurut dia, kegiatan temu kader dan mantan kader yang dipecat hingga berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat.

"Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan Partai Demokrat yang sah masih tetap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anggota Fraksi Partai Demokrat tidak perlu ragu akan hal tersebut," tutur dia.

Baca juga: Kudeta Partai Demokrat, Ibas: Jangan Diadu-adu antara Saya dan Mas AHY

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com