Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Konflik Partai Demokrat, Ibas Yakin Pemimpin Negeri Punya Nurani

Kompas.com - 10/03/2021, 09:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan keyakinannya bahwa negara akan hadir untuk meluruskan kasus pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Sebab, menurut Ibas, hal tersebut memang sudah menjadi tugas pemerintah dan negara.

"Saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Andi Mallarangeng Sebut Adu Domba AHY dengan Ibas Merupakan Pengalihan Isu

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menilai, KLB kubu Moeldoko secara gamblang telah mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi.

Namun, ia meyakini, pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.

"Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi," ujarnya.

"Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," kata Ibas.

Oleh karena itu, Ibas berharap kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di Indonesia.

Baca juga: Demokrat: Jangan Adu Domba AHY dan Ibas

Menurut dia, demokrasi yang indah akan pula dijalankan dengan cara-cara yang indah juga dan penuh martabat.

"Bagi kami sih ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap, 'Ayo kita selamatkan demokrasi'," ucap Ibas saat memimpin rapat koordinasi Fraksi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Ibas meyakini, masyarakat dan pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi, dan mana aktivitas bersifat ilegal.

Menurut dia, kegiatan temu kader dan mantan kader yang dipecat hingga berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat.

"Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan Partai Demokrat yang sah masih tetap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anggota Fraksi Partai Demokrat tidak perlu ragu akan hal tersebut," tutur dia.

Baca juga: Kudeta Partai Demokrat, Ibas: Jangan Diadu-adu antara Saya dan Mas AHY

Ia pun mengingatkan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat dan para pengurus Demokrat agar senantiasa berada dalam komitmen bersama aspirasi masyarakat.

"Terus perjuangkan aspirasi rakyat dan jalankan agenda perjuangan Partai Demokrat. Kita harus berjuang bersama," kata Ibas.

Diketahui sebelumnya, kubu kontra AHY melaksanakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Melalui KLB itu, telah diputuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Selain itu, nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie juga terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com