Kompas.com - 10/03/2021, 09:38 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pajak untuk lembaga keuangan syariah (LKS) direformasi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat Rencana Kerja Kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2023, Selasa (9/3/2021).

"Reformasi perpajakannya ini, tapi yang sifatnya untuk bank syariah atau LKS sehingga karena sistem konvensional tentu tidak sama," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Wapres: Tantangan Terbesar Bank Syariah Indonesia adalah Integrasi Budaya Kerja

Selain itu, Ma'ruf juga menekankan tentang pentingnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebab, menurut dia, UMKM harus dilindungi dari persaingan usaha yang tidak seimbang.

"Perlindungan dan penguatan, bagaimana dia dilindungi bagaimana dia dikuatkan," kata Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan yang sama, Ma'ruf juga memaparkan tentang arus baru ekonomi Indonesia yang sistemnya harus diubah.

Salah satunya adalah dengan kerja sama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Baca juga: Jokowi: Bank Syariah Indonesia Harus Menarik Minat Milenial untuk Jadi Nasabah

Adapun dalam program kerja prioritas yang direncanakan MES, dinilainya merupakan langkah awal untuk memicu perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Pengurus Pusat MES sendiri telah mengusulkan 81 program kerja masyarakat ekonomi syariah.

"Prioritas-prioritas ini menurut saya sasaran memang tepat kalau ini jalan, yang lain akan berkembang," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X