Wapres Minta Pajak untuk Lembaga Keuangan Syariah Direformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pajak untuk lembaga keuangan syariah (LKS) direformasi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat Rencana Kerja Kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2023, Selasa (9/3/2021).

"Reformasi perpajakannya ini, tapi yang sifatnya untuk bank syariah atau LKS sehingga karena sistem konvensional tentu tidak sama," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Wapres: Tantangan Terbesar Bank Syariah Indonesia adalah Integrasi Budaya Kerja

Selain itu, Ma'ruf juga menekankan tentang pentingnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebab, menurut dia, UMKM harus dilindungi dari persaingan usaha yang tidak seimbang.

"Perlindungan dan penguatan, bagaimana dia dilindungi bagaimana dia dikuatkan," kata Ma'ruf.

Dalam kesempatan yang sama, Ma'ruf juga memaparkan tentang arus baru ekonomi Indonesia yang sistemnya harus diubah.

Salah satunya adalah dengan kerja sama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Baca juga: Jokowi: Bank Syariah Indonesia Harus Menarik Minat Milenial untuk Jadi Nasabah

Adapun dalam program kerja prioritas yang direncanakan MES, dinilainya merupakan langkah awal untuk memicu perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Pengurus Pusat MES sendiri telah mengusulkan 81 program kerja masyarakat ekonomi syariah.

"Prioritas-prioritas ini menurut saya sasaran memang tepat kalau ini jalan, yang lain akan berkembang," kata dia.