Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Kompas.com - 08/03/2021, 11:36 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Indonesia meningkatkan kapasitas sebagai produsen teknologi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pihak-pihak terkait mengembangkan teknologi masa depan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka rakernas penguatan ekosistem inovasi teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Seruan Jokowi soal Benci Produk Luar Negeri yang Berujung Kontroversi

"Kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi, harus meningkatkan kedaulatan teknologi kita," kata Jokowi.

"Para peneliti, para inovator, para industriawan Indonesia, semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan, teknologi berbasis revolusi industri jilid keempat, teknologi hijau yang ramah lingkungan, teknologi yang mensejahterakan rakyat kita," tuturnya.

Jokowi menyebutkan, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, sumber daya meilimlah yang dimiliki Indonesia tak akan memberikan manfaat maksimal untuk rakyat.

Oleh karena itu, agar teknologi dan sumber daya ini bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat Jokowi menginstruksikan tiga hal kepada BPPT.

Baca juga: Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Pertama, BPPT harus berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan dan siap diterapkan. Jokowi yakin ratusan ribu peneliti, ribuan lembaga riset dan teknologi di pemerintah dan swasta, serta jutaan inovator di Tanah Air memiliki banyak temuan.

Selama masa pandemi misalnya, inovasi-inovasi di bidang kesehatan banyak ditemukan. Mulai dari ventilator, respirator, teknologi screening Covid-19 seperti Genose, hingga rapid diagnostic test.

"Demikian pula temuan di bidang lain terutama pangan dan energi juga yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi UMKM, mempermudah sinergi antara usaha kecil dan usaha besar, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat banyak," ujar Kepala Negara.

Kedua, Jokowi meminta BPPT menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari mana pun. Menurut dia, teknologi saat ini berjalan sangat cepat.

Baca juga: Jokowi Pakai Diksi Benci Produk Luar Negeri, Waketum MUI Khawatir Ada yang Persoalkan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com