Kompas.com - 08/03/2021, 11:14 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) memberi pernyataan saat tiba di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021). YouTube.com/Kompas TVKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) memberi pernyataan saat tiba di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak hasil kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang.

AHY juga meminta Kemenkumham menyatakan KLB yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat itu ilegal dan inkonstitusional.

"Agar Kementerian Hukum dan HAM menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambilalihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau kongres luar biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal," kata AHY saat tiba di Kemenkumham, Senin (8/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: AHY: Moeldoko Tidak Mencintai, tetapi Ingin Memiliki Partai Demokrat


AHY mengatakan, pihaknya memiliki berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Ia juga menyebut peserta KLB Deli Serdang itu bukanlah kader-kader Partai Demokrat pemilik hak suara yang sah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah. prses pengambilan keputusannya pun tidak sah, kuorumnya tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP," ujar AHY.

Ia menjelaskan, berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.

Baca juga: LP3ES: Ada Upaya Manipulasi Opini Publik Saat KLB Kubu Kontra-AHY

Selain itu, KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Faktanya, kata AHY, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penyelenggara KLB Deli Serdang.

Adapun AHY datang ke Kemenkumham didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, jajaran pengurus DPP Partai Demokrat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, serta 34 ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia.

Setelah memberikan pernyataan kepada pers, AHY dan rombongannya memasuki gedung untuk bertemu pihak Kemenkumham secara tertutup.

Baca juga: AHY Sebut Semua Ketua DPD Partai Demokrat Sepakat KLB Langgar Hukum



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Nasional
Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Nasional
IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Nasional
Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Nasional
Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Nasional
Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X