Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Kompas.com - 08/03/2021, 11:30 WIB
Herman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat ditugaskan untuk mendalami kasus Nasrudin Azis, kader yang juga walikota yang mendukung Jokowi-Maruf, Minggu (20/1/2019). Hasil yang didapatkan Herman akan dijadikan bahan majelis pertimbangan pusat untuk bersikap dan memberikan keputusan. Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHONHerman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat ditugaskan untuk mendalami kasus Nasrudin Azis, kader yang juga walikota yang mendukung Jokowi-Maruf, Minggu (20/1/2019). Hasil yang didapatkan Herman akan dijadikan bahan majelis pertimbangan pusat untuk bersikap dan memberikan keputusan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus pusat dan daerah Partai Demokrat berencana menemui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar, Senin (8/3/2021).

Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya akan menyerahkan laporan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Hari ini kami akan ke Kemenkumham ketemu dirjen AHU," kata Herman di Jakarta, Senin (8/3/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: AHY: Moeldoko Tidak Mencintai, tetapi Ingin Memiliki Partai Demokrat

Selain itu, ia mengatakan, pengurus Partai Demokrat juga akan menyerahkan laporan kepada Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, yakni didaftarkan ke Kemenkumham dan KPU.

Ia juga menegaskan, KLB di Deli Serdang tak memenuhi syarat yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"KLB harus atau wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sehingga kami juga bertanya siapa yang melakukan (KLB) di sana karena DPP Partai Demokrat tidak pernah membentuk panitia apapun terkait pertemuan politik di sana," tutur dia.

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Herman menambahkan, penyelenggaraan KLB harus memenuhi syarat kehadiran dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Untuk suara DPD 2/3 suara dan DPC 50 persen suara plus harus mendapat persetujuan majelis tinggi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan datang ke Kemenkumham, Senin pagi.

AHY didampingi oleh Ketua DPD dari 34 provinsi dan lebih kurang 100 kader dari pengurus ranting di Jakarta.

Kedatangan AHY ke Kemenkumham berlangsung satu hari setelah ia mengumpulkan para Ketua DPD di Jakarta dan bertemu dengan Ketua DPC dari 514 kabupaten/kota pada rangkaian konsolidasi, Minggu (7/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X