Kompas.com - 08/03/2021, 11:30 WIB
Herman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat ditugaskan untuk mendalami kasus Nasrudin Azis, kader yang juga walikota yang mendukung Jokowi-Maruf, Minggu (20/1/2019). Hasil yang didapatkan Herman akan dijadikan bahan majelis pertimbangan pusat untuk bersikap dan memberikan keputusan. Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHONHerman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat ditugaskan untuk mendalami kasus Nasrudin Azis, kader yang juga walikota yang mendukung Jokowi-Maruf, Minggu (20/1/2019). Hasil yang didapatkan Herman akan dijadikan bahan majelis pertimbangan pusat untuk bersikap dan memberikan keputusan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus pusat dan daerah Partai Demokrat berencana menemui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar, Senin (8/3/2021).

Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya akan menyerahkan laporan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Hari ini kami akan ke Kemenkumham ketemu dirjen AHU," kata Herman di Jakarta, Senin (8/3/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: AHY: Moeldoko Tidak Mencintai, tetapi Ingin Memiliki Partai Demokrat

Selain itu, ia mengatakan, pengurus Partai Demokrat juga akan menyerahkan laporan kepada Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, yakni didaftarkan ke Kemenkumham dan KPU.

Ia juga menegaskan, KLB di Deli Serdang tak memenuhi syarat yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"KLB harus atau wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sehingga kami juga bertanya siapa yang melakukan (KLB) di sana karena DPP Partai Demokrat tidak pernah membentuk panitia apapun terkait pertemuan politik di sana," tutur dia.

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Herman menambahkan, penyelenggaraan KLB harus memenuhi syarat kehadiran dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Untuk suara DPD 2/3 suara dan DPC 50 persen suara plus harus mendapat persetujuan majelis tinggi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan datang ke Kemenkumham, Senin pagi.

AHY didampingi oleh Ketua DPD dari 34 provinsi dan lebih kurang 100 kader dari pengurus ranting di Jakarta.

Kedatangan AHY ke Kemenkumham berlangsung satu hari setelah ia mengumpulkan para Ketua DPD di Jakarta dan bertemu dengan Ketua DPC dari 514 kabupaten/kota pada rangkaian konsolidasi, Minggu (7/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X