Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Wapres Pelopori Lansia Jadi Kelompok Prioritas Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 02/03/2021, 13:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Tanah Air telah mencapai setahun pada Selasa (2/3/2021).

Sepanjang pandemi, Indonesia telah memulai pelaksanaan vaksinasi guna menekan angka penularan penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV2 ini.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dimulai pertama kali pada 13 Januari 2021, yang ditandai dengan disuntiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk tahap pertama, pelaksanaan vaksinasi ditujukan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi.

Adapun tahap kedua pelaksanaan vaksinasi dimulai satu bulan berikutnnya, dengan memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu dan para pelayan publik.

Salah satu kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan vaksin Covid-19 pada tahap kedua tersebut adalah kelompok lanjut usia (lansia).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi lansia pertama untuk kelompok umum yang disuntik vaksin ini. Pemberian vaksin Covid-19 kepada Ma'ruf tidak terlepas dari adanya izin penggunaan darurat yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebelumnya, lansia yang berasal dari kelompok tenaga kesehatan telah menerima vaksinasi terlebih dulu.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua di Tangsel Dimulai, Pedagang dan Lansia Belum Terjadwal

"Alhamdulillah baru saja tadi saya sudah divaksin. Alhamdulillah tidak ada masalah, tidak sakit, tidak ada rasa pusing, biasa-biasa saja," kata Ma'ruf setelah menjalani vaksinasi di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 17 Februari lalu.

Ajak lansia lainnya

Ma'ruf menegaskan, sejak awal dirinya sudah siap untuk divaksin sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ma'ruf pun mengajak masyarakat yang sudah lanjut usia untuk tidak takut mengikuti vaksinasi Covid-19 ini.

"Saya ajak semua yang usianya sudah cukup lanjut, saya di atas 70 tahun (vaksinasi). Ternyata vaksin ini insya Allah tidak menimbulkan efek apa-apa," kata dia.

"Mari kita ikut melaksanakan vaksinasi karena ini diharapkan rakyat Indonesia mengalami kekebalan terhadap Covid-19, kita belum tahu Covid-19 sampai kapan," ucap Ma'ruf.

Ia mengatakan, kekebalan kelompok atau herd immunity bisa dicapai apabila sudah 70 persen populasi rakyat Indonesia divaksin Covid-19.

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 pun bersifat wajib dilaksanakan bagi mereka yang bisa mendapatkannya.

Bahkan menurut agama Islam, kata dia, setiap umat harus ber-kifayah atau wajib melaksanakan vaksin tersebut untuk melindungi diri.

Baca juga: UPDATE: 1,34 Juta Kasus Covid-19 dan Target Rampungkan Vaksinasi Lansia

"Menjaga diri dari penyakit itu hukumnya wajib. Wajibnya sampai kapan, sampai nanti tercapainya herd immunity, 70 persen (populasi) divaksin baru gugur kewajibannya," kata dia.

Vaksinasi Covid-19 di SDN 04 Kembangan Utara, Senin (1/3/2021).Kompas.com/Sonya Teresa Vaksinasi Covid-19 di SDN 04 Kembangan Utara, Senin (1/3/2021).

Vaksin Covid-19 untuk lansia

Sementara itu, di dalam izin penggunaan darurat yang diterbitkan BPOM pada 5 Februari, pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lansia juga diberikan sebanyak dua kali.

Bedanya, dosis kedua vaksin itu diberikan 28 hari setelah dosis pertama diberikan. 

Dalam menerbitkan izin penggunaan darurat itu, BPOM mempertimbangkan hasil uji klinis fase 2 di China dan fase 3 di Brazil terhadap Sinovac.

Hasil uji klinis terhadap 400 lansia di China menunjukkan, vaksin Sinovac meningkatkan imunogenisitas atau kadar antibodi yang baik.

"Setelah 28 hari pemberian dosis kedua antibodi masih tinggi di 97,98 persen," ujar Kepala BPOM, Penny Lukito, melalui konferensi pers virtual, Minggu (7/2/2021).

Selain itu, hasil uji klinis juga menunjukkan bahwa penggunaan vaksin Sinovac terhadap lansia tersebut tidak menimbulkan efek samping serius.

Hal tersebut telah terbukti saat uji klinis fase 3 terhadap 600 lansia yang dilakukan di Brasil

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com