Kompas.com - 02/03/2021, 11:29 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021). DOK. Eno/Man (dpr.go.id)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021).

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani memuji langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam menerapkan program "Smart Kampung".

Pasalnya lewat program tersebut, Pemkab Banyuwangi memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan sejumlah urusan kependudukan.

“Saya melihat teknologi bisa didayagunakan untuk memudahkan aparat melayani warga. Saya mengapresiasi program dari Pemkab Banyuwangi ini. Jika ada penyelewengan, bisa diantisipasi sejak dini,” kata Puan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021).

Perlu diketahui, program Smart Kampung bertujuan mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Lewat program tersebut, masyarakat kurang mampu mendapatkan akses untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan sehat gratis.

Baca juga: Puan Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Internasional Atasi Pandemi Covid-19

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Puan Maharani juga melakukan inspeksi pelayanan publik yang terintegrasi secara digital di longue pelayanan publik Pemkab Banyuwangi.

Puan mengawasi bagaimana aparat desa melayani kebutuhan masyarakat dengan menggunakan aplikasi "Sekawan" di Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari.

Ia mengatakan, penggunaan teknologi informasi di setiap lini pelayanan publik berguna untuk memantau penggunaan dana desa setempat. Ia pun berharap Sekawan bisa menggerakan ekonomi lokal.

“Pengawasan program juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan. Ini akan menutup celah proyek ganda atau fiktif,” kata Puan.

Baca juga: Puan Maharani Sebut IPU Penting untuk Kemitraan Global di Masa Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sukojati Untung Suripno menjelaskan, aplikasi Sekawan memiliki 24 jenis pelayanan, termasuk di antaranya pengurusan akta lahir dan akta kematian.

Selain itu, aplikasi itu juga mampu mengkalkulasi jumlah warga miskin dan data warga yang sudah mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara real time.

“Semua fitur dalam pelayanan Sekawan bisa meringkas pekerjaan dengan hanya memakan waktu lima menit saja,” terang Untung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.