Kompas.com - 02/03/2021, 11:29 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021). DOK. Eno/Man (dpr.go.id)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021).

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani memuji langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam menerapkan program "Smart Kampung".

Pasalnya lewat program tersebut, Pemkab Banyuwangi memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan sejumlah urusan kependudukan.

“Saya melihat teknologi bisa didayagunakan untuk memudahkan aparat melayani warga. Saya mengapresiasi program dari Pemkab Banyuwangi ini. Jika ada penyelewengan, bisa diantisipasi sejak dini,” kata Puan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (1/3/2021).

Perlu diketahui, program Smart Kampung bertujuan mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Lewat program tersebut, masyarakat kurang mampu mendapatkan akses untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan sehat gratis.

Baca juga: Puan Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Internasional Atasi Pandemi Covid-19

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Puan Maharani juga melakukan inspeksi pelayanan publik yang terintegrasi secara digital di longue pelayanan publik Pemkab Banyuwangi.

Puan mengawasi bagaimana aparat desa melayani kebutuhan masyarakat dengan menggunakan aplikasi "Sekawan" di Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari.

Ia mengatakan, penggunaan teknologi informasi di setiap lini pelayanan publik berguna untuk memantau penggunaan dana desa setempat. Ia pun berharap Sekawan bisa menggerakan ekonomi lokal.

“Pengawasan program juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan. Ini akan menutup celah proyek ganda atau fiktif,” kata Puan.

Baca juga: Puan Maharani Sebut IPU Penting untuk Kemitraan Global di Masa Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sukojati Untung Suripno menjelaskan, aplikasi Sekawan memiliki 24 jenis pelayanan, termasuk di antaranya pengurusan akta lahir dan akta kematian.

Selain itu, aplikasi itu juga mampu mengkalkulasi jumlah warga miskin dan data warga yang sudah mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara real time.

“Semua fitur dalam pelayanan Sekawan bisa meringkas pekerjaan dengan hanya memakan waktu lima menit saja,” terang Untung.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X