Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Zakat Masih Jauh dari Potensi, Wapres Minta Baznas Berinovasi

Kompas.com - 05/02/2021, 11:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) lebih aktif dan berinovasi dalam menerima pembayaran zakat dari masyarakat.

Pasalnya, orang yang wajib membaya zakat (muzakki) di Tanah Air saat ini terbilang masih sedikit, yakni sekitar 4 juta dari 200 juta orang umat Islam.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun meminta Baznas sebagai lembaga pengelola zakat berinovasi dan aktif melaksanakan tugasnya.

“Saya minta (Baznas) membuat inovasi, terobosan, dan inisiatif. Baznas harus bekerja keras untuk menggali, harus ada inovasi-inovasi gerakan, terutama dalam pemungutan. Harus aktif, tidak menunggu, karena di dalam Al-Quran, perintahnya seperti itu,” ujar Ma'ruf saat menerima para pengurus Baznas melalui konferensi video, dikutip dari siaran pers, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Menag Harap Forum Zakat Dunia Bantu Selesaikan Ketimpangan Antar-Negara Muslim

Ma'ruf mengatakan, dana zakat yang diberikan para muzakki masih jauh dari potensi yang ada.

Menurut dia, masalah sangat penting yang perlu diatasi saat ini adalah bagaimana memungut zakat secara efektif.

“Pengambilan dana zakat secara efektif menjadi bagian dari ekosistem pembangunan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” kata Ma'ruf.

Sementara itu untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), disebutkannya bukanlah hal yang sulit.

Setidaknya terdapat dua sasaran dalam mendistribusikan zakat. Pertama, yang sifatnya konsumtif pada orang-orang yang sangat fakir.

Kedua, pemberdayaan agar mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Wapres pun meminta Baznas bekerja cepat dan tepat, yaitu memiliki target menaikkan zakat dengan angka yang signifikan untuk hasil kerja yang lebih produktif.

“Saya minta kita berlari cepat sekarang, kita kerja, cepat, tepat, manfaat,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Dijadwalkan Bertemu PM Malaysia Hari Ini, Bahas Sejumlah Isu

Sebelumnya, Ketua Umum Baznas Noor Achmad melaporkan, peningkatan pendapatan zakat bisa mencapai rata-rata 25-30 persen setiap tahun sejak 2015 hingga 2020.

Ia berharap, target tahun berikutnya tidak hanya 30 persen tetapi bisa meningkat sampai 100 persen.

“Bahkan target kami kalau saat sekarang ini Baznas nasional baru mencapai Rp 385 miliar, maka Insya Allah mudah-mudahan tahun 2021 ini sudah mendekati Rp 550 miliar, kemudian 2022 di atas Rp 1 triliun," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com