Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, Andi Mallarangeng: Kami Bukan Partai Kardus

Kompas.com - 01/02/2021, 19:02 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan bahwa upaya makar atau pengambil alihan kekuasaan di kubu partainya akan sulit dilakukan.

Dia mengklaim, para kader, termasuk kader senior sudah menyatakan kesetiaannya kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua umum.

"Para kader termasuk yang senior dari segala tanah air menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum AHY untuk menjaga martabat dan marwah partai dari rongrongan elemen kekuasaan saat ini," ujarnya dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

"Partai Demokrat bukan partai kardus yang begitu saja bisa diintimidasi dan diambil alih secara paksa oleh elemen dari luar, dengan kekuasaan dan uang," sambungnya.

Baca juga: Soal Dugaan Makar di Demokrat, AHY: Rasanya Tidak Mungkin Cara Tak Beradab Ini Dilakukan Pejabat Negara

Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa persoalan yang sedang dihadapi partainya itu muncul karena ada elemen kekuasaan yang berusaha mengambil alih Partai Demokrat secara paksa.

Kendati demikian, menurut Andi, dengan permasalahan ini justru kader Partai Demokrat semakin solid dibawah kepemimpinan AHY.

Adapun sebelumnya, melalui konfrensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021) pukul 14.00 tadi, AHY mengatakan bahwa ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam konfrensi pers tersebut, AHY menyebut ada lima pelaku yang menjadi aktor dibalik gerakan tersebut.

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Meski tak menyebut identitas terduga pelaku, AHY mengatakan salah satu aktor tersebut bukan merupakan kader atau mantan kader Partai Demokrat, dan merupakan pejabat penting di pemerintahan Joko Widodo.

Sebagai informasi, AHY dan Partai Demokrat sudah mengirimkan surat resmi pada Presiden Jokowi tadi pagi sebagai upaya untuk mencari kebenaran informasi yang didapatkannya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam permasalahan ini,"

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfimasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan," pungkas AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com