Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Anggota DPR: Presiden Sudah Sadar Kelemahan yang Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyakarat (PPKM) tidak efektif menekan penularan Covid-19.

Menurut Saleh, pernyataan tersebut menunjukkan Jokowi telah menyadari kelemahan-kelemahan yang ada karena faktanya kasus Covid-19 masih terus bertambah.

"Walau terkesan terlambat, namun tetap patut disyukuri. Dengan pengakuan ini, presiden tentu sudah menyadari kelemahan-kelemahan yang ada. Tentu harus dicarikan bagaimana solusinya," kata Saleh saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

Saleh berpendapat, PPKM sebetulnya memiliki tujuan yang baik, tetapi impelementasinya tidak efektif.

Ia mengatakan, interaksi antarorang tidak dapat berkurang drastis melalui kebijakan PPKM tersebut.

Ia mencontohkan, masih banyak kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang sementara sanksi bagi para pelanggar juga belum ditegakkan.

"Kebijakannya baik, implementasinya kurang. Tidak tegas. Sanksinya tidak menimbulkan efek jera. Saya kira itu masalahnya," ujar Saleh.

Pria yang menjabat Ketua Fraksi PAN itu pun mengusulkan agar Pemerintah menerapkan lockdown yang berlaku pada akhir pekan mulai Jumat pukul 20.00 sampai dengan Senin pagi pukul 05.00.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Dengan demikian, ada 2 hari dan 3 malam di mana orang tidak keluar rumah yang diyakini dapat mencegah penyebaran virus dalam kurun waktu tersebut.

"LAP (lockdown akhir pekan) bisa menjadi kebijakan alternatif. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Setelah sebulan, bisa dievaluasi lagi untuk melihat dampaknya. Jika baik, bisa dilanjutkan. Jika tidak, bisa dicari alternatif kebijakan lainnya," kata dia.

Saleh menambahkan, Pemerintah harus berinovasi dalam perumusan kebijakan terkait penanganan Covid-19 dengan melibatkan para ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

"Semua harus berkontribusi. Selain kampanye 3M dan 3T, semua harus juga terlibat mengajak orang lain. Sebab, kalau hanya sekelompok orang yang terlibat, diyakini tidak akan efektif," ujar Saleh.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan apda 11-25 Januari 2021 belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX: Konsep Ulang PPKM, Selama Ini Tidak Berasa...

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.