Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

Kompas.com - 01/02/2021, 11:18 WIB
Beberapa ruas jalan protokol Kota Tasikmalaya sudah ditutup dalam menerapkan karantina wilayah parsial sebulan penuh yang mulai diberlakukan mulai Selasa (31/3/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHABeberapa ruas jalan protokol Kota Tasikmalaya sudah ditutup dalam menerapkan karantina wilayah parsial sebulan penuh yang mulai diberlakukan mulai Selasa (31/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai, penerapan karantina wilayah atau lockdown merupakan cara yang paling tepat untuk menekan laju penularan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ede dalam menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Yang namanya pembatasan, apapun bentuknya, yang paling basic adalah yang paling ketat itu lockdown atau karantina wilayah, sehingga memaknai lockdown itu sebenarnya orang stay at home," kata Ede saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Ede mengatakan, pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah pernah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menutup bandara, melarang mudik dan kegiatan lainnya.

Langkah ini, kata dia, masih bisa dilakukan kembali oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah ini (penerapan PSBB) apa yang terjadi? Kasus tertahan kan, karena tidak ada interaksi. Kalau pun ada penularan berarti kan klaster rumah tangga," ujarnya.

Ede mengatakan, penerapan PPKM yang diberlakukan jelas tidak efektif karena tak mampu menekan mobilitas penduduk.

Ia menilai, selama pelaksanaan PPKM, masyarakat dari luar pulau Jawa dan Bali masih memiliki kelonggaran untuk datang ke kedua pulau tersebut.

"Kalau memang pembatasan, harus real dong, pesta masih boleh, dengan alasaannya pakai protokol kesehatan, tapi harusnya dilihat kapasitasnya boleh atau enggak," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Lockdown Tak Jamin Tekan Penularan Covid-19

Lebih lanjut Ede berharap pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di daerah-daerah dan memperketat kebijakan dalam menekan penyebaran Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X