Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai, penerapan karantina wilayah atau lockdown merupakan cara yang paling tepat untuk menekan laju penularan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ede dalam menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Yang namanya pembatasan, apapun bentuknya, yang paling basic adalah yang paling ketat itu lockdown atau karantina wilayah, sehingga memaknai lockdown itu sebenarnya orang stay at home," kata Ede saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Ede mengatakan, pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah pernah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menutup bandara, melarang mudik dan kegiatan lainnya.

Langkah ini, kata dia, masih bisa dilakukan kembali oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Nah ini (penerapan PSBB) apa yang terjadi? Kasus tertahan kan, karena tidak ada interaksi. Kalau pun ada penularan berarti kan klaster rumah tangga," ujarnya.

Ede mengatakan, penerapan PPKM yang diberlakukan jelas tidak efektif karena tak mampu menekan mobilitas penduduk.

Ia menilai, selama pelaksanaan PPKM, masyarakat dari luar pulau Jawa dan Bali masih memiliki kelonggaran untuk datang ke kedua pulau tersebut.

"Kalau memang pembatasan, harus real dong, pesta masih boleh, dengan alasaannya pakai protokol kesehatan, tapi harusnya dilihat kapasitasnya boleh atau enggak," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Lockdown Tak Jamin Tekan Penularan Covid-19

Lebih lanjut Ede berharap pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di daerah-daerah dan memperketat kebijakan dalam menekan penyebaran Covid-19.

"Sehingga demikian gerakan kasus bukan dipahami membuat orang tidak bergerak, tapi membuat pergerakan kasus kita kecil sehingga kita bisa menemukan kasus Covid-19 terakhir," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi (kasus) covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Enggak Apa-apa Ekonomi Turun, asalkan Covid Juga Turun

Ia mengatakan, implementasi PPKM tidak dapat membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Karena itu, ia meminta implementasi PPKM diperketat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.

Ia pun mengakui implementasi sejumlah aturan di lapangan masih belum konsisten sehingga banyak aturan yang dilanggar.

“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu,” tutur Jokowi.

“Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, (disuruh) pakai, diberi tahu,” lanjut Presiden.