Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2021, 11:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai, penerapan karantina wilayah atau lockdown merupakan cara yang paling tepat untuk menekan laju penularan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ede dalam menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Yang namanya pembatasan, apapun bentuknya, yang paling basic adalah yang paling ketat itu lockdown atau karantina wilayah, sehingga memaknai lockdown itu sebenarnya orang stay at home," kata Ede saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Ede mengatakan, pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah pernah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menutup bandara, melarang mudik dan kegiatan lainnya.

Langkah ini, kata dia, masih bisa dilakukan kembali oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Nah ini (penerapan PSBB) apa yang terjadi? Kasus tertahan kan, karena tidak ada interaksi. Kalau pun ada penularan berarti kan klaster rumah tangga," ujarnya.

Ede mengatakan, penerapan PPKM yang diberlakukan jelas tidak efektif karena tak mampu menekan mobilitas penduduk.

Ia menilai, selama pelaksanaan PPKM, masyarakat dari luar pulau Jawa dan Bali masih memiliki kelonggaran untuk datang ke kedua pulau tersebut.

"Kalau memang pembatasan, harus real dong, pesta masih boleh, dengan alasaannya pakai protokol kesehatan, tapi harusnya dilihat kapasitasnya boleh atau enggak," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Lockdown Tak Jamin Tekan Penularan Covid-19

Lebih lanjut Ede berharap pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di daerah-daerah dan memperketat kebijakan dalam menekan penyebaran Covid-19.

"Sehingga demikian gerakan kasus bukan dipahami membuat orang tidak bergerak, tapi membuat pergerakan kasus kita kecil sehingga kita bisa menemukan kasus Covid-19 terakhir," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi (kasus) covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Enggak Apa-apa Ekonomi Turun, asalkan Covid Juga Turun

Ia mengatakan, implementasi PPKM tidak dapat membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Karena itu, ia meminta implementasi PPKM diperketat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.

Ia pun mengakui implementasi sejumlah aturan di lapangan masih belum konsisten sehingga banyak aturan yang dilanggar.

“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu,” tutur Jokowi.

“Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, (disuruh) pakai, diberi tahu,” lanjut Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Nasional
Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.