Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi IX: Konsep Ulang PPKM, Selama Ini Tidak Berasa...

Kompas.com - 01/02/2021, 11:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah untuk konsisten menerapkan aturan-aturan dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal ini disampaikan Nihayatul menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kebijakan PPKM tidak efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Yang harus dilakukan adalah konsisten pada standar PPKM itu apa. Jadi coba dikonsep ulang apa yang mau diambil dari PPKM itu karena saya sejauh ini tidak berasa kalau ini ada PPKM," kata Nihayatul saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif, Epidemiolog Usul Lockdown Diikuti Kebijakan Ini..

Nihayatul berpendapat, sejauh ini PPKM yang diberlakukan Pemerintah hanya berefek pada perubahan jam tutup kegiatan bisnis menjadi lebih cepat saja.

Sementara, menurut Nihayatul, tidak ada pengetatan terkait PPKM dari pagi hari hingga pukul 20.00 malam sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara pemberlakuan PPKM maupun tidak.

"Semua berjalan biasa saja. Jadi PPKM hanya penutupan cepat toko-toko saja, lainnya menurut saya tidak ada yang beda," ujar dia.

Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah agar konsisten dalam menerapkan aturan-aturan yang tertuang dalam kebijakan PPKM tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan apda 11-25 Januari 2021 belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

Ia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com