Jokowi Akui PPKM Tak Efektif, Epidemiolog Usul Lockdown Diikuti Kebijakan Ini..

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

Menanggapi hal itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini jauh dari kata memadai untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Artinya intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi,” kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

"Kebijakan yang tidak berbasis data yang valid dan juga sains semakin menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Waspadai Libur Panjang

Padahal, menurut Dicky, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan regulasi di dalam Undang-Undang karantina kesehatan adalah lockdown versi Indonesia.

Oleh sebab itu, dengan terus menyebarnya penularan, menurut Dicky, strategi lockdown adalah kebijakan yang bisa dipilih meskipun terlambat.

Strategi ini, menurut dia, dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.

Baca juga: Jokowi Sebut Lockdown Tak Jamin Tekan Penularan Covid-19

Dalam kebijakan itu, nantinya masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun.

Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment).

"Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, disertai tes skala luas di masyarakat, pelacakan kasus dan isolasi serta pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata Dicky.

"Ini urgent dan timing-nya sudah terpenuhi untuk Pulau Jawa, sebelum terlambat," ucap dia.

Baca juga: Muncul Usulan Lockdown Pulau Jawa, Ini Kata Satgas Covid-19