Mensos Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima Bansos dan Dukcapil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah data penerima bantuan sosial (bansos) yang belum sesuai dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pusat.

Hal tersebut disampaikan Risma saat berkunjung ke Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2021) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menurut Risma ketidaksesuaian data tersebut sangat rawan sehingga pihaknya pun meminta daerah untuk memperbaikinya.

Baca juga: Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

"Di minggu pertama dan kedua Januari sudah ada perbaikan-perbaikan itu, karena kalau tidak padan kita juga takut. Orangnya itu ada atau enggak kan kita nggak tahu," ujar Risma dikutip dari siaran pers, Minggu (31/1/2021).

Risma mengatakan, sejumlah daerah memang telah melaporkan data penerima bansos yang sesuai dengan data Dukcapil.

Namun saat ini, masih tersisa 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data tersebut.

"Kurang lebih ada 40 daerah yang kami surati untuk dia memadankan dengan data kependudukan. Tambahannya sekitar 600.000-an (jumlah data) seluruh Indonesia, kecuali yang 40 daerah itu belum," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut memastikan agar penyaluran bansos tepat jumlah dan sasarannya.

Baca juga: Salurkan Bansos di Surakarta, Risma: Saya Berjuang agar Penerima Bantuan Tidak Semakin Susah

Bansos diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sepadan dengan data NIK pada data dukcapil pusat tersebut.

"NIK memegang peran kunci untuk memastikan keberadaan KPM sekaligus sebagai pengontrol agar pemberian bansos tidak tumpang tindih," ucap dia.

Adapun di Kota Surakarta terdapat sebanyak 193.000 keluarga. Dari total jumlah tersebut, 47,27 persennya atau 91.000 keluarga telah menerima bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).