Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Vaksinasi seperti Imunisasi Bayi, Jangan Bayangkan yang Enggak-enggak

Kompas.com - 08/01/2021, 16:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak berasumsi negatif mengenai vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, vaksinasi tak jauh beda dengan imunisasi bayi yang sudah umum digelar di Tanah Air.

"Suntik vaksinasi itu apa sih? Kayak kalau ibu-ibu nganter bayinya untuk imunisasi, sama seperti itu. Jadi jangan dibayangkan yang enggak-enggak," kata Jokowi dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mulai Pekan Depan, Harinya Masih Menunggu...

Terkait kehalalan vaksin, Jokowi juga meminta masyarakat tak khawatir. Sebab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan analisis dan segera menerbitkan sertifikasi halal.

Jokowi mengatakan, vaksinasi akan dimulai pada pekan depan. Namun demikian, ia belum dapat memastikan detail waktunya.

Pasalnya, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM ya kita belum bisa vaksinasi," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mulai Pekan Depan tetapi Keadaan Belum Langsung Normal

Jokowi mengaku bakal jadi orang pertama di Indonesia yang divaksin Covid-19.

Secara total, vaksinasi akan menyasar 70 persen atau 182 juta penduduk Indonesia. Setiap orang rencananya akan divaksin sebanyak dua kali.

"Kita berharap selesainya tidak lebih dari setahun atau mungkin mundur dikit nggak papa, tapi saya minta pada Menteri Kesehatan tidak lebih dari setahun agar kita bisa secepatnya kembali normal," tuturnya.

Baca juga: Dokter Tirta: Saya Kaget Baca Bakal Divaksin Bareng Pak Jokowi

Meskipun vaksinasi akan segera dimulai, Jokowi meminta seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus.

Ia ingin agar kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan tetap dijalankan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com