Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Kondisi Geografis Indonesia Jadi Kendala Distribusi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 17:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi menyebut, pemerintah masih terus menyiapkan proses vaksinasi Covid-19.

Namun, menurut dia, ada sejumlah tantangan dalam proses ini. Terkait distribusi vaksin misalnya, kondisi wilayah Indonesia yang luas diperkirakan akan menjadi kendala tersendiri.

"Masih ada daerah-daerah yang disebut daerah terpencil, kemudian daerah perbatasan, daerah kepulauan. Salah satu kendala geografis ini yang menjadi persoalan," kata Oscar dalam tayangan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Insetif Covid-19 di Aceh Utara Baru Cair untuk 2 Puskesmas

Dengan kondisi geografis Indonesia yang demikian, kata Oscar, tenaga kesehatan dan vaksinator harus berupaya lebih keras untuk menjangkau daerah-daerah sulit.

Tak hanya itu, selama proses distribusi, vaksin harus tetap berada dalam suhu dingin. Hal ini demi menjaga kualitas dan efektivitas vaksin.

Oleh karena itu, kata Oscar, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain untuk proses distribusi vaksin.

"Tata kelola rantai dinginnya, cold chain-nya, yang mana kita pahami sendiri kalau berkenaan dengan vaksin ini harus ada perlakuan khusus di dalam mendistribusikannya," ujar dia.

Masih dalam rangka menyiapkan vaksinasi, Oscar menyebut, hingga 5 Desember 2020 pemerintah telah melakukan pelatihan terhadap 12.408 vaksinator.

Jumlah ini tersebar di 21 provinsi. Selain itu, ada 29.635 vaksinator di 34 provinsi yang telah mengikuti workshop persiapan vaksinasi.

"Artinya semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita dan insyaallah kesiapan-kesiapan itu juga kita jaga dari sisi jumlah, proporsional, dari semua provinsi akan tercakup," kata dia.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Jadi Relawan Vaksin Covid-19, Jalani Pengambilan Sampel Darah, Berkali-kali Swab Hasilnya Negatif

Sebelumnya diberitakan, 1,2 dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12/2020) malam.

Presiden Joko Widodo mengatakan, butuh waktu sekitar tiga hingga empat pekan bagi BPOM untuk mengkaji dan mengeluarkan izin edar darurat vaksin tersebut.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada Minggu malam merupakan vaksin siap suntik. Jokowi mengatakan, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.

Selain itu, pada Januari 2021 juga akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin Covid-19. Sebanyak 45 juta dosis itu akan tiba dalam dua gelombang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com