Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI: Kami Siap Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 13:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan pihaknya siap menjadi bagian yang pertama disuntik vaksin Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk untuk mendukung program vaksinasi yang hendak dilakukan pemerintah, selain untuk membangun kepercayaan publik.

"IDI karena dianggap sebagai yang terdepan dalam bidang kesehatan, kami juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," ujar Daeng dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube PB IDI, Senin (14/12/2020).

"Dengan menjadi contoh dan role model seperti itu kami yakin akan lebih memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses vaksinasi," lanjutnya.

Baca juga: Anggota DPR: Jangan Sampai Terjadi Sengkarut Data Penerima Vaksin Covid-19

Pasalnya, PB IDI melihat ajakan kepada masyarakat Indonesia tak cukup kuat jika hanya diimbau atau dijelaskan.

Namun, ajakan akan lebih efektif jika diberi contoh secara langsung oleh pemimpin, tokoh atau orang yang dianggap panutan.

"Jadi kami sangat bersyukur kalau semua pimpinan yang sudah dicontohkan oleh Pak Presiden mau dilakukan vaksinasi, termasuk IDI saya sebagai ketua, mau menjadi role model untuk pertama kali disuntik vaksin," tegas Daeng.

"Agar masyarakat secara cepat melihat contoh-contoh yang baik itu untuk meniru, dan tidak ragu lagi melakukan program vaksinasi yang kita lakukan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19.

Namun, hal itu akan dilakukannya apabila ada keputusan dari tim kesehatan.

Baca juga: Cerita Dubes RI di UEA Ikut Disuntik Vaksin Covid-19...

Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, Jokowi meminta agar tak ada polemik jika keputusan tim kesehatan mengharuskan Kepala Negara disuntik vaksin pertama kali sebelum masyarakat.

"Ya kalau saya, nanti diputuskan bahwa (yang) pertama disuntik presiden, ya saya siap," ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi dalam tayangan wawancara khusus bertajuk Jokowi Dikepung Kritik, di Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi bersedia disuntikkan vaksin Covid-19 asalkan berbarengan dengan masyarakat yang menerima suntikan tersebut.

"Presiden kemarin bilang saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat," ujar Luhut dalam agenda virtual Shopee, Sabtu (12/12/2020).

Luhut meminta agar masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap presiden.

Baca juga: IDI Bantah Dianggap Tolak Vaksin Covid-19 Pemerintah

Menurut Luhut, Jokowi memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

"Jadi jangan berburuk sangka, jauhkan itu buruk sangka. Pemerintah sekali lagi memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Kalau Presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa," kata Luhut.

"Tapi Presiden kan enggak mau, nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atau melanggar aturan. Semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan," sambung Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com