IDI Bantah Dianggap Tolak Vaksin Covid-19 Pemerintah

Kompas.com - 14/12/2020, 12:57 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020). DOKUMENTASI BNPBKetua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut pihaknya menolak vaksin Covid-19 program pemerintah.

Menurut Daeng, pemberitaan itu kurang tepat. Sebab, sikap PB IDI secara resmi telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Presiden Joko Widodo.

"Yakni untuk memberi dukungan dan apresiasi lalu saran (kepada pemerintah)," ujar Daeng dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual di kanal YouTube PB IDI, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Dia melanjutkan, PB IDI juga memberikan masukan perihal pertimbangan memilih vaksin Covid-19 oleh pemerintah dan mendukung proses izin edar darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal yang sama juga dilakukan PB IDI saat rapat dengar pendapat bersama DPR, Kemenkes, maupun BPOM.

Selain itu, kata Daeng, pihaknya telah membentuk Tim New Normal IDI.

Tim tersebut dibentuk secara internal untuk menyosialisasikan pola hidup normal baru dan mengkampanyekan gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

"Jadi selain kita kampanyekan 3M kami juga kampanyekan soal vaksinasi (Covid-19)," ujar Daeng.

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Sebelumnya, dikutip dari pemberitaan Tribunnews.com, beredar narasi di media di sosial bahwa PB IDI menolak Vaksin Covid-19 Sinovac dari China.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerbanm menegaskan, IDI mendukung vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Namun ada syaratnya, yakni izin edar darurat (EUA) dari BPOM telah terbit.

"Belakangan ini ada pihak yang anggap saya atau IDI menolak vaksin. Itu anggapan yang tidak benar. Jangan salah tafsir atas ucapan saya yang sepertinya diambil sepotong-sepotong. Yang jelas, organisasi IDI mendukung vaksinasi. Tentu setelah izin edar darurat (EUA) BPOM keluar," kata Zubairi via akun resmi Twitter.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X