Kompas.com - 14/12/2020, 12:57 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020). DOKUMENTASI BNPBKetua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut pihaknya menolak vaksin Covid-19 program pemerintah.

Menurut Daeng, pemberitaan itu kurang tepat. Sebab, sikap PB IDI secara resmi telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Presiden Joko Widodo.

"Yakni untuk memberi dukungan dan apresiasi lalu saran (kepada pemerintah)," ujar Daeng dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual di kanal YouTube PB IDI, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Dia melanjutkan, PB IDI juga memberikan masukan perihal pertimbangan memilih vaksin Covid-19 oleh pemerintah dan mendukung proses izin edar darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal yang sama juga dilakukan PB IDI saat rapat dengar pendapat bersama DPR, Kemenkes, maupun BPOM.

Selain itu, kata Daeng, pihaknya telah membentuk Tim New Normal IDI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tim tersebut dibentuk secara internal untuk menyosialisasikan pola hidup normal baru dan mengkampanyekan gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

"Jadi selain kita kampanyekan 3M kami juga kampanyekan soal vaksinasi (Covid-19)," ujar Daeng.

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Sebelumnya, dikutip dari pemberitaan Tribunnews.com, beredar narasi di media di sosial bahwa PB IDI menolak Vaksin Covid-19 Sinovac dari China.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerbanm menegaskan, IDI mendukung vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Namun ada syaratnya, yakni izin edar darurat (EUA) dari BPOM telah terbit.

"Belakangan ini ada pihak yang anggap saya atau IDI menolak vaksin. Itu anggapan yang tidak benar. Jangan salah tafsir atas ucapan saya yang sepertinya diambil sepotong-sepotong. Yang jelas, organisasi IDI mendukung vaksinasi. Tentu setelah izin edar darurat (EUA) BPOM keluar," kata Zubairi via akun resmi Twitter.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Nasional
UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X