Pemerintah Susun Ulang Proporsi Penerima Vaksin Covid-19 Program dan Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sedang mencoba menyusun ulang proporsi penerima vaksin program yang dibiayai negara dan mandiri.

Hal ini menindaklanjuti hasil rapat kerja Menteri Kesehatan dengan DPR pada Kamis (10/12/2020).

"Saat ini kami sedang menghitung kembali berapa sasarannya dan berapa proporsi vaksin yang dilakukan pemerintah dan mandiri," ujar Nadia dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Sabtu (12/12/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 600.000, Angka Kematian Tertinggi, dan Dimulainya Bisnis Vaksin

Semula, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, dan kelompok masyarakat rentan.

Kemudian, penerima vaksin mandiri yaitu masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya.

Namun, DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 program daripada penerima mandiri.

Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi.

Karena itu, Nadia mengatakan, jumlah target populasi yang akan divaksinasi juga sedang dihitung kembali.

Sementara itu, pada tahap awal, vaksin Covid-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya di fasilitas layanan kesehatan.

Pemberian vaksin akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Minta 3.000 Vaksin Covid-19, RSUP M Djamil Padang: Prioritas Kita Tenaga Medis, untuk Umum Belum

Saat ini, ada 1,2 juta dosis vaksin merek Sinovac yang datang ke Indonesia. Pada tahap berikutnya, akan tiba lagi sebanyak 1,8 juta dosis, sehingga totalnya menjadi 3 juta dosis.

"Kami akan fokus di Jawa dan Bali dulu. Mengingat kasus Covid-19 yang cukupp tinggi di tujuh provinsi, di Jawa-Bali ini," ujar Nadia.

Namun, Nadia menegaskan, pemberian vaksin masih menunggu proses uji klinis dan uji mutu.

Vaksin tidak akan diberikan sebelum ada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.

"Kita menunggu persetujuan BPOM dan kehalalan MUI. Kepala BPOM mengestimasi sekitar akhir-akhir Januari," kata dia.