Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Kompas.com - 02/12/2020, 20:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026 ke DPR RI.

Nantinya, 9 dari 18 nama akan dipilih oleh DPR RI untuk ditetapkan sebagai anggota Ombudsman terpilih.

"Pada tanggal 2 Desember 2020 yang lalu Presiden telah menyampaikan 18 nama tersebut kepada DPR dan sudah diterima oleh DPR dalam hal ini diterima Sekjen DPR pada tanggal 2 Desember tahun 2020," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/12/2020).

Adapun ke-18 nama itu merupakan orang-orang terpilih yang lolos seleksi penelusuran rekam jejak, tes kesehatan, dan wawancara oleh Panitia Seleksi. Sebelumnya, ada 22 nama yang mengikuti seleksi tahap ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Menurut Pratikno, proses seleksi telah melalui tahapan panjang. Panitia Seleksi pun disebut telah berhati-hati dalam memilih ke-18 nama calon sebelum akhirnya diserahkan kepada Jokowi.

"Pada akhirnya pada tanggal 24 November tahun 2020 Pansel anggota Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia kepada bapak Presiden," ujarnya.

Pratikno berharap, DPR segera memilih 9 dari 18 nama calon anggota Ombudsman mengingat masa jabatan anggota Ombudsman periode 2016-2021 akan berakhir pada 17 Februari tahun depan.

"Kami sangat mengharapkan DPR segera menindaklanjuti dengan memilih 9 orang dari 18 nama tersebut untuk ditetapkan pengangkatannya melalui Keputusan Presiden," kata dia.

Baca juga: Ini 22 KPU Daerah yang Belum Distribusikan APD Menurut Ombudsman

Berikut 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang dikirimkan Presiden ke DPR:

1. Andri Gunawan Sumianto (Tenaga Ahli DPR RI)

2. Bobby Hamzar Rafinus (ASN Kemenko Perekonomian)

3. Dadan Suparjo Suharmawijaya (Anggota Ombudsman RI 2016-2021)

4. Hani Hasjim (Konsultan Komunikasi PT Redwhite Communication)

5. Heru Setiawan (Vice Presiden pada PT PLN Pusat)

6. Hery Susanto (Direktur Operasional PT Grage Nusantara Global)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com