Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Kompas.com - 28/11/2020, 21:24 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada masa Covid-19.

Salah satunya melalui inovasi yang dibuat sejak Oktober 2020, yakni Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa).

Sebagai informasi, Pandawa telah diuji coba pada Juni 2020. Layanan ini resmi beroperasi pada Juli 2020 dan berjalan sampai saat ini.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaefudin mengatakan, Pandawa merupakan inovasi layanan yang sifatnya transisi.

Baca juga: Meski Pandemi, BPJS Kesehatan Jaksel Buka Layanan Tatap Muka dan Dorong Pandawa

Arief Syaefudin mencontohkan, Pandawa dapat digunakan oleh peserta JKN-KIS seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak mengubah golongannya.

“Bisa menggunakan Pandawa karena fitur untuk mengganti golongan PNS belum tersedia di Mobile JKN,” tutur Arief saat diwawancara Kompas.com melalui Zoom, Rabu (11/11/2020).

Untuk menggunakan fitur ini, Arief menjelaskan, peserta JKN-KIS perlu mengisi data terlebih dulu.

Setelah mengisi data, sambung Arief, pelanggan akan dihubungi oleh frontliner sesuai pelayanan atau transaksi yang dibutuhkan.

Baca juga: Persiapkan Hari Tua, Wanita Ini Jadi Peserta JKN-KIS

“Jika sudah, peserta JKN-KIS akan diminta berswafoto dan mengirim foto dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta berkas lain yang diperlukan,” jelasnya.

Menurut Arief, dengan cara tersebut, Pandawa dapat cukup efektif menggantikan transaksi tatap muka.

“Kalau tadinya dokumen ditunjukkan di kasir, dengan adanya Pandawa tinggal difotokan lalu dikirim. Auto response-nya itu hanya di awal saja,” jelas Arief.

Dalam wawancara itu, Arief juga mengatakan, peserta JKN-KIS dapat menggunakan Pandawa Senin sampai Jumat mulai jam 08.00 hingga 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Baca juga: Aplikasi Mobile JKN Penuhi Kebutuhan Peserta BPJS Kesehatan

“Apabila pelanggan menghubungi Pandawa di atas jam 15.00 WIB, maka akan dibalas keesokan harinya sesuai jam kerja,” kata Arief.

Meski demikian, Arief mengaku, pihaknya masih melakukan pelayanan tatap muka bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak punya Whatsapp (WA).

“Ketika memberikan layanan tatap muka, kami tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan ketat,” imbuhnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com