KILAS

Meski Pandemi, BPJS Kesehatan Jaksel Buka Layanan Tatap Muka dan Dorong Pandawa

Kompas.com - 19/11/2020, 08:00 WIB
Pelayanan tatap muka di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, Jawa Timur KOMPAS.com/Bagus SupriadiPelayanan tatap muka di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, Jawa Timur

 

KOMPAS.com - Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jakarta Selatan (Jaksel) tetap membuka layanan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memberi pelayanan terbaik kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), terutama di wilayah ibu kota.

“Kami masih melayani tatap muka tapi hanya peserta segmen tertentu, seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jaksel Elfanetti kepada Kompas.com melalui telepon, Kamis (12/11/2020).

Elfanetti menambahkan, pelayanan tatap muka selama pandemi Covid-19 dibatasi untuk mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran virus.

Baca juga: Jalani Cuci Darah, Pria Ini Manfaatkan JKN-KIS

Adapun pelayanan administrasi yang diberikan antara lain pendaftaran baru, perubahan data peserta, keluhan peserta, hingga kebutuhan informasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kantor BPJS Kesehatan cabang Jaksel sendiri melayani kebutuhan peserta sesuai dengan hari kerja, yakni Senin – Jumat pada pukul 08.00 – 15.00 WIB.

Terkait ketentuan kunjungan, Elfanetti menjelaskan, peserta yang datang ke kantor cabang Jaksel wajib mematuhi protokol kesehatan.

“Tentu saja harus mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M),” imbuh Elfanetti yang kerap dipanggil Netti.

Baca juga: Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan, RSUI Bisa Segera Layani Pasien JKN-KIS

Jika ada peserta yang melanggar protokol kesehatan, Netti menegaskan, pihaknya tidak segan-segan menindaknya dengan tegas dan tidak akan melayaninya

Namun sebelum masuk ke kantor cabang, petugas keamanan akan mem-filter keperluan peserta. Kalau hal itu bisa dilakukan tanpa harus tatap muka, maka disarankan menggunakan layanan lain, seperti Mobile JKN, call center dan Pandawa.

“Sebelumnya, petugas kami juga menanyakan apakah peserta memiliki smartphone atau Whatsapp (WA). Kalau iya, nanti akan diberi selebaran berisi nomor WA yang bisa dihubungi peserta dari rumah,” jelas Netti.

Penerapan protokol kesehatan juga berlaku bagi petugas yang bertugas. Netti menjelaskan mereka bahkan harus mengenakan alat pelindung diri (APD). Misalnya, security harus memakai masker, sarung tangan, dan face shield.

Baca juga: Lewat Virtual Ride, BPJS Kesehatan Kumpulkan Donasi Rp 34,9 Juta untuk Peserta JKN-KIS

“Kemudian, di meja setiap frontliner kami sediakan hand sanitizer dan akrilik pembatas antara petugas dengan peserta yang dilayani,” jelas Netti.

Sementara itu, untuk standar keamanan kantor, pelayanan antrean ruang tunggu sudah memberlakukan physical distancing berjarak satu meter (m) antar orang.

“Kapasitas maksimal peserta di dalam kantor kami sekitar 30 orang yang bisa dilayani,” ucap Netti.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Nasional
Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Nasional
Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Nasional
Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Nasional
Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Nasional
Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Nasional
Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Nasional
18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X