Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Kompas.com - 27/11/2020, 16:41 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memetakan jaringan tempat pemungutan suara (TPS), di seluruh daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Menteri Kemenkominfo Johnny G. Plate menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung upaya demokrasi digital yang digalakkan KPU.

“Informatika dan telekomunikasi memainkan peran vital juga signifikan dalam mendukung kesuksesan pesta serta sirkulasi demokrasi pada Rabu (9/12/2020),” kata Johnny, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Tak hanya itu, Kemenkominfo juga menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Baca juga: Kominfo Temukan 38 Isu Hoaks Soal Pilkada Serentak

“Dalam hal ini, kami harap titik-titik sentral komunikasi, transmisi informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi memperhatikan lokasi tersedianya sinyal 4G,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Pilkada Serentak 2020, KPU akan menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat bantu serta uji coba rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Menurut Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Sirekap dan e-voting sama baiknya. Jadi tidak tepat jika menyebut salah satu di antara keduanya lebih modern, atau menganggap teknologi negara yang menggunakan e-voting lebih maju.

Korea Selatan misalnya, teknologinya sudah mumpuni, tapi masih menerapkan pemungutan suara manual.

Baca juga: Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Data juga menunjukkan, dari 178 negara yang memiliki lembaga penyelenggara pemilu seperti Indonesia, hanya 46 yang menerapkan e-voting.

“Dengan segala kelebihannya, Sirekap diharapkan menjadi angin segar bagi perbaikan demokrasi elektoral di Indonesia. Apalagi sistem ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,” ujar Pramono.

Senada dengan Pramono, Anggota KPU RI Viryan mengingatkan jika pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan harus didukung kepercayaan masyarakat.

Maka dari itu, Sirekap harus terus disosialisasikan oleh seluruh jajaran KPU tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, agar trust public meningkat.

Baca juga: Kominfo Imbau Masyarakat Sampaikan Aduan Jika Lihat Konten Negatif Pilkada di Internet

”Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang metode baru dalam tahapan rekapitulasi Pemilihan Serentak 2020 nanti,” kata Viryan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com