Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Kompas.com - 24/11/2020, 10:00 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

Anggota KPU I Dewa Raka Sandi mengatakan, dalam mencapai hal tersebut, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Terlebih terkait upaya komunikasi ke masyarakat.

Maka dari itu, kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan agen pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menjadi salah satu elemen penting.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Widodo Muktiyo juga berharap, KIM dapat mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan cerdas dalam Pemilihan Serentak 2020.

Baca juga: Kominfo Imbau Masyarakat Sampaikan Aduan Jika Lihat Konten Negatif Pilkada di Internet

“KIM bertugas mengajak masyarakat agar tetap memperhatikan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, meski tengah dalam euforia pemilihan kepala daerah. Prinsip dasar pemilihan selain memilih adalah pemilih tetap sehat,” kata Widodo, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Peran aktif KIM telah terbukti saat pemilihan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). KIM Sekarbela Mataram sangat pro aktif menginformasikan kepada masyarakat jalannya seluruh tahapan pemilihan.

KPU Kota Mataram juga melibatkan KIM sebagai mitra dalam menyosialisasikan program maupun proses tahapan, termasuk visi misi calon wali kota dan wakil wali kota melalui media sosial, khususnya Facebook dan Instagram.

Koordinator KIM Sekarbela Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Hadi Suciawan menambahkan, pihaknya sering berkunjung ke kantor KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram untuk memonitor langsung persiapan.

Baca juga: Sambut Pilkada 2020, Kominfo Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya

“KIM di Kota Mataram sangat intens menginformasikan kepada masyarakat bahwa tahapan pemilihan di Mataram berjalan aman dan lancar, serta mengikuti protokol kesehatan,” kata Abdul.

Atas upaya tersebut, Dewa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu persiapan Pemilihan Serentak 2020

“Ini adalah tanggung jawab bersama dan partisipasi seluruh pihak sangat penting. Kami berupaya seoptimal mungkin memanfaatkan waktu yang tersisa,” kata Dewa, dalam Forum Sosialisasi (Online) Kelompok Informasi Masyarakat, Selasa (17/11/2020).

Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, praktisi media sosial Wicaksono memaparkan, untuk melihat keoptimalan sebuah iklan atau sosialisasi, harus ditentukan dulu ukurannya, yaitu target dan tujuan.

Baca juga: Jelang Pilkada, Kominfo Minta Pemilih Gunakan Media Daring untuk Mengenal Calon Kepala Daerah

Jika target dan tujuannya sudah tercapai, berarti sudah optimal, sedangkan kalau belum, ada yang harus dievaluasi.

“Begitu juga KIM, harus punya target dan tujuan agar bisa diukur dan dievaluasi,” kata pemilik akun @ndorokakung ini.

Terkait penggunaan media sosial dalam Pemilihan Serentak 2020, Kepala Bagian (Kabag) Yaninfodok Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Markas Besar Kepolirian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tjahyono Saputro, mengingatkan seluruh pihak untuk berhati-hati dalam membuat konten.

Kepada masyarakat, pasangan calon, dan tim kampanye, Polri juga mengimbau untuk menjaga iklim pemilihan selalu damai.

Baca juga: Cegah Gangguan Jaringan Kampanye Daring, Kominfo Minta KPU Koordinasi dengan Dinas Setempat

“Lewat konten-konten medsos (Divisi Humas Mabes Polri), kami menyosialisasikan tata cara penggunaan media digital pada pemilihan. Jangan sampai membuat konten yang merugikan diri sendiri dan memicu perselisihan. Jejak digital itu tidak bisa dihilangkan, oleh karenanya kita harus berhati-hati,” kata Tjahyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com