Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbas Kerumunan Massa, Kemenkes dan Satgas Perluas Pelacakan Penularan Covid-19

Kompas.com - 23/11/2020, 07:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah menurunkan lebih dari 5.000 pelacak kontak di 10 provinsi prioritas untuk menelusuri penularan dan kontak erat dari individu yang positif Covid-19.

Provinsi yang menjadi prioritas pelacakan antara lain, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Muhammad Budi Hidayat mengatakan, pelacakan tersebut sebagai tindaklanjut dari sejumlah kejadian kerumunan massa di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir yang berisiko memunculkan klaster penularan baru Covid-19.

Baca juga: Dampak Kerumunan, Jumlah Masyarakat yang Positif Covid-19 di Petamburan Bertambah Jadi 30 Orang

"Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien akibat dari kegiatan tersebut, saat ini Kemenkes tengah melakukan pemantauan serta contact tracing di ketiga Kecamatan Petamburan, Kecamatan Tebet (DKI Jakarta) serta Kecamatan Megamendung (Kabupaten Bogor)," ujar Budi, dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Senin (23/11/2020).

Hasilnya, berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pemeriksaan PCR di Labkesda per tanggal 21 November 2020, ditemukan total 50 orang terkonfirmasi positif di Tebet.

Kemudian, di petamburan 30 kasus positif dan di Megamendung sebanyak 15 orang sedang menunggu hasil pemeriksaan.

"Tak hanya di tiga daerah tersebut, tracing juga akan terus dilakukan secara masif dengan cakupan yang lebih luas. Masyarakat diminta agar terbuka dan mendukung para relawan pelacak kontak sebagai kontribusi memotong rantai penularaan Covid-19," ungkap Budi.

Baca juga: Doni Monardo Sebut Tak Ada Diskriminasi Pembubaran Kerumunan

Budi menuturkan, Kemenkes terus melakukan upaya penanganan dengan memperkuat tracing, mengingat massa yang terlibat sangat besar.

Pelacakan dilakukan secara agresif di tingkat kecamatan, terutama yang memiliki kerumunan dengan jumlah massa besar. Kemudian, pemantauan yang lebih intensif terkait penularan dalam 14 hari ke depan.

"Kami mengimbau untuk semua orang yang hadir dalam kegiatan dengan jumlah massa besar, serta orang lain yang tidak ikut kerumunan tetapi berkontak erat dengan yang hadir dan seterusnya untuk melakukan karantina rumah selama 14 hari," tegas Budi.

"Jika ada yang mengalami gejala demam, nyeri otot, lemas, sesak, batuk, sakit menelan, hilang indra perasa, dan penciuman segera mendatangi Puskesmas terdekat untuk dilakukan tes swab PCR," lanjutnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Imbau Masyarakat Tebet, Petamburan, dan Megamendung Tes PCR

 

Sementara, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir menuturkan, kapasitas ruang perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit dan ketersediaan obat masih mencukupi.

Ia berharap seluruh masyarakat termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemimpin daerah agar memberikan teladan kepada masyarakat luas dalam penerapan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan dapat dilakukan melalui 3M, yakni memakai masker di tempat umum dan di tempat kerja, menjaga jarak minimal satu meter dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun.

“Kita harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 agar pandemi dapat segera kita atasi” ujar Kadir. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com