Ingatkan Calon Kepala Daerah, KPK: Modal yang Anda Perjuangkan Bukan Modal Dagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan, tujuan menjadi kepala daerah semestinya bukan untuk meraup keuntungan materi yang besar.

Ia pun mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak memikirkan cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada masa pilkada apabila terpilih dan menjabat kelak.

"Modal yang Anda perjuangkan itu bukan modal dagang yang ketika duduk akan diperjualbelikan wewenang izinnya, wewenang kuasa untuk mengatur mulai SDM, izin, sumber daya alam, dan lain-lain," kata Ghufron dalam webinar pembekalan calon kepala daerah yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Mendagri Singgung Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah Terkait Protokol Kesehatan, Pakar: Tidak Bisa Serta Merta

Webinar tersebut diikuti calon kepala daerah dari provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua.

Ghufron mengatakan, modal miliaran rupiah yang telah dikeluarkan para calon kepala daerah semestinya diniatkan untuk memberi manfaat kepada rakyat, bukan semata-mata untuk memenangkan pilkada.

Menurut Ghufron, jika modal tersebut diniatkan hanya untuk memenangkan pilkada maka timbul potensi korupsi untuk mengembalikan modal yang telah keluar bagi pemenang pilkada, serta menimbulkan stres bagi calon kepala daerah yang kalah.

"Mari kita mengembalikan niat itu bahwa Rp 50 miliar yang Anda sudah kucurkan ke rakyat bikin hand sanitizer, bikin masker dan lain-lain, itikadkan ini adalah perjuangan saya untuk mendedikasikan diri untuk kemanfaatan di daerah masing-masing," kata dia.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan, Ingatkan Kepala Daerah soal Sanksi Pemberhentian

Ghufron menambahkan,Ppilkada 2020 yang menelan biaya mencapai Rp 15 triliun diharapkan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pro-rakyat, bukan pemimpin yang memperdagangkan kekuasaan.

Ia pun menegaskan, KPK akan menindak tegas para pemimpin yang ternyata melakukan praktik perdagangan kekuasaan tersebut.

"Kalau ingin dagang kekuasaan, maka yang terjadi kami akan siap-siap, setelah menang KPK akan hadir," ujar Ghufron.