Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Usulkan Ambang Batas Parlemen Naik, Perindo: Itu Wacana Usang

Kompas.com - 12/11/2020, 19:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai, wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen yang dinyatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah usang.

Menurut dia, wacana tersebut sudah tidak relevan dengan demokrasi.

"Terkait ambang batas 7 persen adalah wacana usang yang sudah tidak mempunyai relevansi dengan demokrasi yang berdaulat untuk rakyat," kata Rofiq saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: HUT Partai Nasdem, Surya Paloh: Kami Tawarkan Kenaikan Parliamentary Threshold 7 Persen

Ia pun tidak sepakat dengan Nasdem yang mewacanakan kenaikan ambang batas parlemen.

Sebab, kata dia, ambang batas parlemen yang tinggi dapat merugikan suara rakyat.

Suara rakyat yang sah akan hangus begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas jika wacana tersebut direalisasikan. 

"Kondisi ini sangat melawan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar dia. 

Rofiq menyebut, seharusnya ada cara lain yang bisa ditempuh tanpa mencederai demokrasi dengan tetap menghormati dan menghargai aspirasi rakyat.

Partai-partai, kata dia, bisa mencari formula baru selain usulan menaikkan ambang batas parlemen.

Berbeda dengan usulan Nasdem, ia justru menginginkan agar diberlakukannya ambang batas fraksi, bukan ambang batas parlemen.

"Ambang batas fraksi itu dalam rangka menghormati hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. Bisa saja ambang batas fraksi diberlakukan 10-15 persen," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Usulkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen, Hanura Nilai Diskriminatif

Lantas, seperti apa yang dimaksud ambang batas fraksi seperti disarankan Rofiq?

Konsepnya, kata dia, jika ada partai yang menghasilkan kursi parlemen 15 persen atau lebih, partai itu dapat membentuk fraksi sendiri.

"Dan bila ada partai yang menghasilkan kursi kurang dari ambang batas, maka partai tersebut dapat melakukan penggabungan sampai memenuhi syarat ambang batas," kata dia.

Menurut Rofiq, hal-hal seperti inilah yang dapat semakin mematangkan demokrasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com