Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Besar untuk Covid-19 Dinilai Tidak Menurunkan Angka Kasus

Kompas.com - 05/11/2020, 13:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ekonom senior dan Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik Rachbini mengkritisi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia menyebut bahwa pemerintahan saat ini memiliki utang yang semakin besar setiap tahunnya. Bahkan, menurut dia anggaran yang diperbesar untuk atasi pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kasus.

"Utang sekarang di masa Covid-19 enggak ada pengaruh apa-apa ke Covid-19. Anggaran besar tidak punya dampak apa-apa ke Covid. Utang banyak, tapi Covid-19 tetap tidak turun," kata Didik dalam "Evaluasi bidang Politik dan Ekonomi", Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Indo Barometer: 57,1 Persen Responden Anggap Sangat Kecil Peluang Terinfeksi Covid-19

Dalam paparannya, utang Indonesia saat ini jumlahnya sebesar Rp 1.530 triliun. Ia pun mempertanyakan untuk apa utang besar tersebut, jika kasus Covid-19 tak kunjung turun.

Padahal, kata dia, segala kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah sudah diturunkan separuhnya.

Menurut dia, semestinya utang bisa jadi menurun karena tak banyaknya agenda kementerian dan lembaga.

Akibat dari banyaknya utang yang dihasilkan pemerintah Jokowi, ia pun tak segan-segan mengatakan bahwa rezim pemerintahan ini adalah rezim pencipta utang.

"Rezim Jokowi ini adalah rezim pencipta utang, makin tahun makin besar. Baik infrastruktur, pengeluaran sosial, tidak ada yang ngontrol, DPR nya cuma manut saja," kata dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 50,6 Persen Responden Puas dengan Penanganan Covid-19

Didik pun memaparkan sejumlah data utang negara yang terjadi sebelum masa Covid-19 dan saat Covid-19.

Menurut paparannya, utang pemerintah Jokowi pada 2019 sudah sangat besar yaitu Rp 921,5 triliun.

"Utang ini sangat besar dari waktu ke waktu. Untuk apa? untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo yaitu Rp 475,2 triliun pada 2019, lalu untuk SBN netto nya Rp 446,3 triliun," kata dia.

Hal ini, menurutnya kontradiktif dengan cita-cita Jokowi sebelumnya yaitu menurunkan utang menjadi Rp 651 triliun pada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com