Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Undang Presiden Jokowi Buka Muktamar IX di Makassar

Kompas.com - 02/11/2020, 15:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka acara Muktamar IX pada 19 Desember 2020.

"Kita memang mengajukan permohonan agar Presiden Jokowi bisa membuka Muktamar IX ini," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Sekjen: PPP Bakal Gelar Muktamar IX Desember 2020 di Makassar

Namun, Arsul belum dapat memastikan apakah Presiden Jokowi akan menghadiri pembukaan Muktamar IX secara fisik atau virtual.

"Apakah (presiden) ikut resmi fisik atau online virtual itu belum bisa kami pastikan sekarang. Tapi Insya Allah ya ketika presiden menyampaikan pidatonya untuk jajaran PPP itu untuk 19 Desember," ujarnya.

Muktamar IX PPP akan digelar pada 19-21 Desember 2020 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Arsul mengatakan, pelaksanaan Muktamar IX akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, salah satunya seluruh peserta Muktamar IX harus melakukan polymerase chain reaction atau tes usap dengan hasil negatif.

"Dan kita harapkan 3-5 hari mereka melakukan PCR dan membawa ke Makassaar. Kedua, di Makassar pertama memakai masker dan menjaga jarak. Jarak ini nanti di ruangan akan kita buat 1,5-2 meter," kata Arsul.

Baca juga: Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Menurut Arsul, ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Muktamar IX PPP yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PPP periode terakhir, pembaharuan visi dan misi, AD/ART dan pemilihan Ketua Umum PPP.

"Kemudian memilih ketua umum yang baru, dan pemilihan ketum ini dilaksanakan dengan sistem formatur. Yang terpilih jadi ketum akan menjadi formatur dibantu perwakilan DPW dan DPC," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, logo Muktamar IX PPP kali ini adalah perpaduan logo partai dengan rumah adat Toraja yang dibalut bendera merah putih.

Baca juga: Jelang Muktamar, Waketum PPP: Kami Berupaya Keluar dari Krisis di Pemilu 2019

Menurut Arsul, rumah adat Toraja melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, ditambah bendera merah putih untuk melambangkan PPP berpegang teguh pada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan lambang itu, sekali lagi PPP ingin menegaskan bahwa 4 konsensus bernegara yang kita sepakati itu adalah sesuatu yang bagi kami final tidak untuk diubah-unah atau diganti," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com