Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kompas.com - 23/10/2020, 17:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesenjangan gender dinilai menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap tingginya angka stunting di Indonesia.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Agustina Erni mengatakan, kesenjangan gender di keluarga kerap mempengaruhi kualitas kesehatan perempuan, termasuk ibu hamil.

"Kesenjangan gender dalam keluarga sering kali memengaruhi kualitas kesehatan perempuan, tak terkecuali pada ibu hamil," kata Erni, dikutip dari siaran pers, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Menko PMK: Masalah Stunting Tak Sekadar soal Gizi Buruk

Ia mengatakan, di beberapa daerah, kesehatan ibu hamil masih dianggap sebagai tanggung jawab perempuan.

Hal tersebut juga terjadi pada kesehatan bayi dan pemenuhan gizi balita yang dianggap hanya menjadi urusan perempuan.

"Kesehatan ibu hamil, bayi, dan pemenuhan gizi balita (dianggap) urusan perempuan saja," kata dia.

Oleh karena itu, ia pun berharap melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024, pihaknya ingin mengarusutamakan kesetaraan gender pada setiap program dan anggaran termasuk pada isu stunting.

Ia mengatakan, selama ini, isu kesehatan perempuan berdampak pada banyaknya jumlah anak stunting.

Hal tersebut juga sering dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan.

"Padahal, stunting juga harusnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, keluarga, hingga masyarakat. Stunting dapat dicegah jika kesetaraan gender terwujud," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Pemda Optimalkan Program Penanganan Stunting

Salah satu yang dapat dilakukan melalui program tersebut adalah mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, program, dan anggaran pembangunan tepat sasaran, termasuk bagi ibu hamil.

Beberapa hal yang juga harus diperhatikan, kata dia, antara lain konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan.

Adapun dalam pengentasan stunting, pemerintah menargetkan menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024. Saat ini, jumlah stunting di Tanah Air berkisar di angka 27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com