Menko PMK Minta Pemda Optimalkan Program Penanganan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah mengoptimalkan program penanganan masalah stunting.

"Saya mengajak seluruh komponen masyarakat dan khususnya pemerintah daerah untuk betul-betul mengoptimalkan program dalam menunjang penanganan masalah stunting di Indonesia," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10/2020).

Muhadjir mengatakan, para kepala daerah harus bisa mengidentifikasi program dan kegiatan  yang selama ini sudah masuk dalam upaya penanganan stunting.

Baca juga: Wapres Minta Setiap Wilayah Analisis Situasi dan Pemetaan Program Pencegahan Stunting

Termasuk program apa saja yang masih diperlukan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting.

"Untuk itu pemerintah daerah wajib menyiapkan perangkat pendukung baik sumber daya manusia ataupun kebijakan dalam rangka percepatan penanganan stunting," kata dia.

Karena prevalensi di Indonesia cukup tinggi, Muhadjir pun meminta para kepala daerah memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan stunting.

Kepala Daerah juga diharapkan melakukan berbagai percepatan dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting.

Apalagi, pemerintah memiliki target menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang mencapai sebesar 27 persen.

Baca juga: Menko PMK: Masalah Stunting Tak Sekadar soal Gizi Buruk

"Di balik pertumbuhan ekonomi yang baik dan menurunnya angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia ternyata masih mempunyai masalah gizi. Baik gizi buruk, gizi kurang maupun stunting dengan prevelensi yang cukup tinggi," kata dia.

Bahkan, kata Muhadjir, berdasarkan data hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, dinyatakan bahwa prevalensi stunting mencapai 27,67 persen.

"Ini artinya setiap satu dari empat anak balita Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu cukup lama," ucap dia.