Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2020, 14:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, persoalan stunting di Tanah Air tidak hanya masalah gizi buruk.

Menurut Muhadjir, banyak aspek yang dapat berdampak pada stunting. 

"Seperti kesehatan reproduksi khususnya reproduksi ibu, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih dan tata ekonomi keluarga yang buruk," ujar Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Wapres Minta Setiap Wilayah Analisis Situasi dan Pemetaan Program Pencegahan Stunting

Oleh karena itu, pemerintah pun menaruh komitmen sangat tinggi dalam masalah stunting.

Penanganan stunting, kata Muhadjir, telah diperbarui dengan rancangan peraturan presiden (Perpres) baru tentang percepatan penanganan stunting untuk mencapai target pengurangan angka stunting pada 2024.

Sebelumnya, aturan yang digunakan adalah Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting yang saat ini berkisar di 27 persen menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

Ia mengatakan, masa krusial seseorang  dimulai dari seribu hari kehidupan yang disebut sebagai periode emas pertumbuhan manusia.

Pada periode tersebut, kata dia, pertumbuhan manusia akan terjadi dan berkembang, khususnya otak akan mencapai tingkat optimal.

Hal tersebut, kata dia, akan berpengaruh kepada siklus kehidupan berikutnya.

"Sehingga kalau pada 1.000 hari awal kehidupan ini pertumbuhan kodrat itu tidak optimal, khususnya perkembangan otaknya maka dipastikan mereka yang mengalami hambatan pertumbuhan pada usia 1.000 hari kehidupan ini akan punya dampak jangka sangat panjang," kata dia. 

Dampak yang dimaksud, salah satunya adalah stunting.

Baca juga: Meski Pandemi Covid-19, Wapres Minta Pencegahan Stunting Tetap Dilakukan

Utamanya ketika yang bersangkutan tumbuh dewasa dan memasuki masa angkatan kerja produktif, mereka justru tak bisa tumbuh maksimal.

Bahkan data Bank Dunia menunjukkan, kata dia, kondisi angkatan kerja di Indonesia saat ini berjumlah 137 juta atau sekitar 54 persen dari penduduk Indonesia, diketahui pernah mengalami stunting pada 1.000 hari awal kehidupan.

"Kondisi inilah yang akan kami jadikan dasar untuk menganggap kenapa masalah stunting di Indonesia menjadi persoalan paling strategis dalam upaya membangun sumber daya manusia yang maju dan unggul," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com