Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Kompas.com - 23/10/2020, 08:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Santri Nasional digelar setiap 22 Oktober. Namun peringatan Hari Santri Nasional kali ini terasa berbeda karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pandemi tidak menjadi halangan untuk memperingati Hari Santri Nasional walau digelar secara virtual.

Dalam peringatan Hari Santri Nasional 2020, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pesantren bangkit melahirkan santri-santri yang tidak hanya pintar mengaji dan berdakwah, tetapi juga menjadi wirausahawan.

Apalagi, kata dia, saat ini semangat untuk memberdayakan para santri dalam bidang ekonomi juga mulai tumbuh di pesantren seiring dengan target pemerintah yang akan mengembangkan ekonomi syariah.

"Saya bersyukur semangat ini sudah mulai tumbuh dan pesantren harus bangun tidak boleh tidur. Kalau saya ambil contoh, wahai orang-orang yang tidur bangkit lah," ujar Ma'ruf dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional 2020 yang digelar secara daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Hari Santri Nasional, Wapres Ingin Pesantren Lahirkan Santri Gus Iwan

Ma'ruf mengatakan, pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan terutama di bidang ekonomi, baik sektor keuangan maupun sektor riil. Oleh karena itu, di pesantren pun mulai dibangun bank-bank wakaf untuk usaha ultra mikro.

Ma'ruf juga mendorong pesantren membangun bantuan non tunai (BNT) agar bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya.

"Kemudian BNT ini bisa menjadi chanelling atau executing dari bank-bank syariah yang ada untuk membiayai masyarakat," kata dia.

Ma'ruf juga berharap sebanyak 28.000 pesantren yang ada di Indonesia bisa membangun BNT-nya masing-masing.

Selain dari bank syariah, kata dia, mereka juga dapat memperoleh pembiayaan BNT tersebut dari lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.

Termasuk adanya program One Pesantren One Product (OPOP) yang turut membantu mengembangkan produk-produk dari masyarakat.

"Saya apresiasi pesantren-pesantren yang sudah memulai. Saya harap, yang sudah dilakukan baik di sektor keuangan maupun riil jadi semacam role model yang nantinya bisa dikembangkan atau dicontoh di pesantren lain yang akan di kembangkan di seluruh pesantren," ucap dia.

Baca juga: Hari Santri Nasional 2020, Wapres: Pesantren Harus Bangun Tak Boleh Tidur

Ma'ruf pun berharap dengan kebangkitan pesantren-pesantren, santri yang diberdayakan dapat menjadi kuat. Kekuatan para santri itu juga diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi negara untuk menjadi lebih maju.

Terlebih, pesantren juga dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi umat. Sebab, pesantren memiliki potensi itu dengan jumlah santri yang mencapai 28.194 dan 18,49 juta di seluruh Indonesia.

"Jumlah yang sangat besar dan merupakan sebuah potensi yang perlu dikembangkan dalam mengembangkan ekonomi umat," ujar Ma'ruf di acara Pembukaan Seminar.

Ma'ruf mengatakan, potensi tersebut sejalan dengan harapannya agar pesantren tak hanya sebagai pusat pencetak ulama tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi.

Ia pun mengapresiasi diluncurkannya program hasil kolaborasi dan inovasi lembaga pesantren, antara lain warung tanggap bencana (warsina) yang diprakarsai Aksi Santri Tanggap Bencana (Astana), badan usaha milik pesantren (buntren) oleh Koperasi Millenial Santri Nusantara (KMSN).

Kemudian, sentra inkubasi bisnis pesantren (sibistren), dan "gus iwan" (santri bagus, pintar ngaji, dan usahawan) yang merupakan program Santri Millenial Center (SiMac).

Demikian juga inovasi layanan aplikasi mobile Islami KESAN oleh Kedaulatan Santri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com