Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) berupa embako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) di Provinsi Papua dan Papua Barat tersalurkan secara maksimal.

Selama ini penyaluran belum maksimal karena beberapa faktor, mulai dari kondisi data sebagian kabupaten/kota belum divalidasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga masalah infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako yakni dengan perubahan mekanisme penyaluran.

Ia mengatakan, sejak September 2019 seluruh kabapaten/kota di Indonesia sudah menyalurkan BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e-warong yang direkrut himpunan bank-bank negara (Himbara), melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun demikian, sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

PT Pos bertanggungjawab mendistribusikan sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, perbaikan data penerima manfaat yang ada di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya setuju kita tidak usah menunda-nunda. Untuk data di Papua dan Papua Barat sebagian sudah divalidasi dan finalisasi," kata Muhadjir 

"Untuk itu, kalau sudah final dan bagi kabupaten/kota yang sudah rapi datanya segera saja dilaksanakan penyaluran, tidak perlu menunggu yang belum," lanjut dia.

Baca juga: Kemensos Gelontorkan Bansos Beras Kepada 10 Juta Keluarga Terdampak Pandemi

Selain itu, kata Muhadjir, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap melalui Bank Himbara.

"Di Papua 3 (tiga) yaitu di kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom, sedangkan di Papua Barat ada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong," papar Muhadjir.

"Kabupaten/Kota lainnya disalurkan secara tunai melalui PT Pos," tutur dia.